Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TKN Prabowo-Gibran membantah pernyataan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut adanya rektor yang diintimidasi agar menyuarakan narasi positif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengaku dirinya justru mendengar informasi sebaliknya.

Dia menyebut ada sejumlah dosen yang dikondisikan untuk menyerang Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.

"Beliau mendengar katanya, kalau yang saya dengar beda, ada beberapa dosen partisan yang nyamar seolah-olah mengatasnamakan akademika menyampaikan narasi yang ingin mendonwgrade Pak Jokowi sekaligus paslon 02," ucap Habiburokhman saat ditemui di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Habiburokhman pun meminta agar Mahfud MD menyampaikan bukti bahwa adanya rektor yang diintimidasi untuk endorsement baik terhadap Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.

Baca juga: BREAKING NEWS: TKN Temukan Dugaan Ribuan Surat Suara di Malaysia Tercoblos Ganjar-Mahfud

"Jadi kalau hanya berbasis pendengeran kan bisa berbeda yang didengar Pak Mahfud apa yang didengar Habiburokhman. Jadi kalau pak Mahfud tidak menyampaikan bukti hanya omon-omon ya. Menurut saya itu pernyataan yang tidak berkualitas," katanya.

Mahfud MD sebelumnya mengaku menerima laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.

Mahfud mengatakan, para rektor itu diminta untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kampus lain yang belakangan ini masif mengkritik pemerintah.

Hal itu diungkap Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Koat Kopi, Depok, Sleman, Senin (5/2/2024) malam.

Baca juga: Ketua KPU Langgar Kode Etik Berat, TKN: Secara Hukum Pencalonan Prabowo-Gibran Tidak Akan Batal

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat."

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik dan sebagainya," kata Mahfud, Senin malam.

Kemunculan operasi itu hampir bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan kampus lain setelah UGM.

"Sesudah UGM muncul lalu bermunculan jadwal tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya belum berkumpul untuk deklarasi," ucapnya.

Meski demikan, Mahfud mengatakan ada beberapa rektor yang kemudian membuat pernyataan sesuai pesanan itu.

Namun, sebaliknya, ada pula yang menolak tawaran itu. Yakni rektor dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan sesuai dengan yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada juga rektor yang menolak, yaitu rektor Universitas Soegijapranata, Semarang," kata Mahfud.

"Dia menyatakan, didatangi oleh seseorang yang mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid baik, dan sebagainya," lanjutnya.

Meski begitu, dia menyebut kampus tidak takut dengan tekanan semacam itu.

Saat ini, menurut Mahfud, bahkan sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan seperti itu," kata Mahfud.