Kemudian, peristiwa serupa kembali terjadi pada akhir Januari lalu dan langsung dibantah oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan Megawati menolak permintaan menteri dari PDIP untuk mengundurkan diri dari kabinet Jokowi lantaran dinilai bisa memicu gejolak politik.

“Ada menteri dari kader PDIP meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada 23 Januari 2024 lalu dikutip dari Kompas.com.

Hasto mengungkapkan, sejumlah kader PDIP yang berada di kabinet Jokowi meminta untuk mundur dengan alasan melihat situasi politik yang sedang kurang baik.

Khususnya, setelah Gibran mulus untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto pasca terbantu lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” tuturnya.

hasto kemballi menegaskan pernyataan Megawati yang meminta para menteri PDIP untuk tetap memikirkan rakyat ketimbang politik khususnya yang terjadi saat Pemilu 2024.

“Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat yang diutamakan,” tuturnya.

Sebagai informasi, ada empat menteri kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Pilpres 2024