TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta kader PDI-Perjuangan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mendramatisir urusan pengunduran dirinya dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.

Seperti diketahui, surat persetujuan mundurnya Ahok dari kursi Komut Pertamina, belum terbit.

Sehingga Ahok terganjal untuk ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden.

Kendati demikian, kata Arya, kementeriannya telah memberikan kebebasan penuh kepada Ahok jika ingin mengikuti kampanye Pilpres 2024.

"Enggak usah dibuat ribet, karena sebenarnya ketika dia mengundurkan diri pada tanggal tersebut yaudah langsung berhenti sebagai komisaris."

"Jadi silakan aja Pak Ahok mau kampanye silakan, prosesnya surat ya sama seperti yang lain, diproses. Surat ya nanti kan keluar juga," kata Arya pada Kamis (8/2/2024).

Arya mengungkapkan, pihaknya akan segera menerbitkan surat resmi yang dimaksud.

"Untuk surat dari Pak Erick ya nanti diterbitkan, jadi enggak ada yang spesial, nggak ada bahwa (surat keputusan) Pak Ahok ditahan gitu, nggak ada," lanjut Arya.

Sebagaimana diketahui, Ahok membeberkan alasan belum berani berkampanye dalam Pilpres 2024.

Alasannya karena surat pemberhentiannya belum diterbitkan Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Saya belum boleh berkampanye, ini saya jelasin. Peraturan BUMN, saya kan taat konstitusi, bukan konstituen makanya.”

Baca juga: Cerita Ahok usai Keluar dari Penjara, Pernah Ditawari Jadi Kader PSI hingga Minta Jabatan ke Jokowi

“Kadang-kadang orang suka marah sama saya,” ujarnya dalam acara bertajuk ‘Ahok is Back’ di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Ahok menjelaskan, surat pengunduran dirinya sebagai Komut Pertamina sudah diajukannya sejak awal Februari 2024 lalu.

Namun, hingga saat ini, Ahok mengatakan surat itu belum diterbitkan oleh Erick Thohir.