TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) siap menjaga agenda pelaksanaan pemilu tahun 2024. 

Hal tersebut sesuai amanat Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir yang berharap detik-detik menjelang pemilu 2024 diisi dengan kegiatan yang konstruktif demi menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa transisi kekuasaan dapat berjalan aman dan damai.

"Seandainya proses telah dilaksanakan, dan berjalan normal, Apapun hasilnya nanti dapat diterima legawa seluruh pendukung dan rakyat Indonesia," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzul Fikar Ahmad Tawalla dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Rabu(14/2/2024).

Fikar juga menyayangkan isu pemakzulan presiden yang belakangan muncul dalam percakapan politik di Indonesia.

Menurutnya isu pemakzulan presiden turut menciptakan dampak buruk dalam dinamika demokrasi di negeri ini sebab akan menciptakan polarisasi politik, gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi, menurunnya kepercayaan publik dan juga menciptakan preseden buruk dalam sejarah demokrasi dan politik nasional.

Bersamaan dengan itu, Fikar memastikan Pemuda Muhammadiyah dan Kokam berada di garda depan mengawal presiden Joko Widodo hingga mencapai akhir periode kepemimpinannya.

Baca juga: PP Muhammadiyah Apresiasi Pemilu Hari Ini Berjalan Aman, Lancar dan Damai

“Pemuda Muhammadiyah dan Kokam berkomitmen untuk menjaga dan mengawal Presiden hingga akhir periode kepemimpinannya. Kami terus melakukan kerja-kerja strategis untuk memastikan keamanan terhadap fisik dan kepribadian presiden selaras dengan usaha menjaga keamanan nasional dan menjaga potensi darurat pasca Pemilu berlangsung. Jutaan anggota Pemuda Muhammadiyah dan Kokam di daerah siap memastikan Presiden mengakhiri kepemimpinannya dengan khusnul khatimah”, tutur Fikar.

Fikar menyebut penting mengawal pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan stabilitas dalam transisi kepemimpinan nasional.

Kata dia ada beberapa alasan mengapa penting mengawal pemerintahan Jokowi di akhir kepemimpinan, alasan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan kepemimpinan secara stabil dan terorganisir.

"Kita tidak ingin prestasi kepemimpinan pak Jokowi runtuh begitu saja akibat instabilitas politik," ujarnya.

Berikutnya kata Fikar, mengawal pemerintahan saat ini sama dengan usaha terus merawat persatuan, instabilitas politik bisa berakibat pada tindakan-tindakan destruktif di masyarakat. Ini buruk bagi situasi kenegaraan kita.

"Ketiga, dalam negara yang terus berupaya mencapai titik tertinggi demokrasi, kita hendak menciptakan transisi kekuasaan yang stabil. Transisi kekuasaan yang stabil itu bisa mencegah ketidakpastian politik dan konflik yang timbul selama perubahan kepemimpinan” ucap Dzul Fikar. (Willy Widianto)