Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menilai partai politik yang kalah di Pilpres 2024 diharapkan tetap di luar pemerintahan.

Hal itu dikatakan Arif untuk hadirkan partai politik oposisi yang berkualitas, menjadi penyeimbang jalanannya pemerintahan.

Baca juga: Tips Kembalikan Kebugaran Petugas KPPS Setelah Bertugas di Pemilu 2024

"Sebaiknya di luar pemerintahan (Parpol kalah di Pilpres). Kalau kita berkaca pada dua periode terakhir. Itu salah satu problemnya adalah kekuasaan pemerintah itu menjadi terlewat eksesif," kata Arif dihubungi Jum'at (16/2/2024).

Ia melanjutkan dalam artian bahwa tidak semata-mata pengaruh Jokowi begitu besar. Tetapi juga mempengaruhi kekuatan lain diantara cabang-cabang kekuasaan negara.

Baca juga: GP Ansor Gelar Syukuran, Pemilu 2024 Berlangsung Damai

"Saya ambil contoh legislatif. Dalam dua periode terakhir itu kita mendapati absennya check and balance. Padahal kenapa DPR diberi kewenangan untuk kontrol terhadap pemerintah," kata Arif.

"Maksudnya DPR menjadi representasi rakyat agar pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan agenda publik," sambungnya.

Kata Arif tetapi itu tidak terjadi, yang ada malah persekongkolan. Untuk menyulap proses legislasi tanpa diskusi yang memadai.

"Misalnya revisi undang-undang KPK," jelasnya.

Baca juga: Kata Jubir TPN soal Adanya Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

Dan itu dilakukan, ditegaskannya tanpa mendengar aspirasi publik.

"Artinya itu kita mendapati absennya oposisi yang kredibel. Kalau tidak ada oposisi yang kredibel jangan heran pemerintah akan menjalankan kekuasaannya seenaknya sendiri," kata Arif.

"Dan itu menjadi kesalahan kolektif bukan hanya Jokowi seorang tapi juga seluruh partai-partai yang mendukungnya," tegasnya.