Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan, menghormati pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu siap menjadi oposisi.

Namun menurut lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

"Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa," kata Anies, kepada wartawan, setelah Salat Jumat, di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Di sisi lain, Anies kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika digelar secara jujur dan adil.

Sebab itu, dia mengimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan.

"Karena itu pastikan prosesnya berjalan dengan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporan, baik itu ke bawaslu maupun ke Tim Hukum masing-masing. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya," pungkas Anies.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.