Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah resmi menjadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dengan AHY menjadi menteri Jokowi, Partai Demokrat menegaskan tak lagi menjadi oposisi pemerintah.

"Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).

Menjadi bagian dari pemerintahan diklaim Andi merupakan di luar ekspektasi Demokrat.

Sebab, proses dari oposisi menjadi koalisi diakuinya terjadi dalam waktu singkat.

Baca juga: AHY jadi Menteri Menepis Anggapan Jokowi di Bawah Bayang-bayang Megawati

"Baru Senin malam ditelpon Mas Pratikno lalu kemudian Selasa pagi bertemu pak Jokowi, hari ini pelantikan," katanya.

Menurut Andi, pada awalnya Demokrat hanya berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024-2029 yang ditargetkan akan dipimpin Prabowo Subianto.

AHY pun dipersiapkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan pada periode tersebut.

"Nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik itu Koalisi Indonesia Maju. Ini kan sebenarnya pikiran kita Mas AHY 2024-2029 sebenarnya. Tapi kemudian ada situasi kekosongan hingga Presiden Jokowi menawarkan," ujar Andi.

Ke depannya, Andi menegaskan bahwa Demokrat bakal konsisten dengan posisi barunya sebagai koalisi pemerintahan.

Baca juga: AHY Mengaku Diajak Prabowo Gabung dengan Kabinet Pemerintah untuk 5 Tahun ke Depan

Artinya, partai tersebut akan mendukung segala kebijakan yang pro pemerintah.

"Kami konsisiten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami di dalam pemerintahan ya kami konsisiten menjadi bagian dalam pemerintahan," katanya.

Sebagaimana diketahui, hari ini, Rabu (21/2/2024) AHY telah dilantik sebagai Menteri ATR/ BPN oleh Presiden Jokowi menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menkopolhukam.

Jokowi telah melantik dua menteri tersebut yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Pelantikan para menteri sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 34/PTahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 Februari 2024.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Jokowi membacakan sumpah jabatan di Istana Negara.