TRIBUNNEWS.COM - Perwakilan Sahabat Konstitusi, Andi Rahadian, mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik untuk Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Andi melaporkan Saldi imbas menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Laporan tersebut diterima oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (30/1/2024).

Meski Saldi Isra telah dinyatakan tak melanggar etika, Andi memiliki pendapat yang berbeda.

"Beliau membocorkan rapat permusyarawatan hakim yang notabene rahasia dan beliau menyampaikannya di putusan 90. Nah, interest-interest politik beliau juga muncul di dalam dissenting opinion-nya."

"Menurut kami, hakim konstitusi Saldi Isra itu punya interest politik dan keberpihakan politik tertentu, sehingga kami melaporkan lah ke MKMK," ujar Andi, Rabu (21/2/2024), dilansir Kompas.com.

Dia lantas berpandangan bahwa pelapor Saldi Isra sebelumnya tak memakai perspektif Sapta Karsa Hutama, pedoman etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Jadi, kalau menurut kami, laporan tersebut tidak direspons dengan baik karena masalah formil dan teknis, makanya kami lengkapi persyaratan formil dan teknisnya supaya itu jadi perhatian hakim MKMK yang baru," terangnya.

Sebelumnya, pada November 2023 lalu, MKMK menyatakan dissenting opinion dari Saldi Isra tak melanggar kode etik.

Hakim MKMK kala itu, yaitu Wahiduddin Adams, mengatakan meski pada bagian awal pembukaan dissenting opinion Saldi Isra mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. 

“Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, bagian pendapat berbeda hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90,” katanya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: MKMK: Batas Waktu Perbaikan Laporan Etik Hakim Hingga 26 Februari 2024

Oleh karena itu, terhadap dissenting opinion itu berlaku asas-asas res judicate pro veritate habetuur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. 

“Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Isra pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas,” ungkap Wahid.

Dua hal itu terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri.

Namun, di satu sisi, Saldi bersama para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan par hakim konstitusi dalam penanganan perkara.

Atas hal itu Saldi dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif dan hakim konstitusi lainnya.

MKMK: Batas Waktu Perbaikan Laporan Etik Hakim hingga 26 Februari 2024

Sementara itu, MKMK telah menggelar rapat klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Rabu kemarin.

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan pihaknya belum akan melakukan pemeriksaan terhadap para hakim konstitusi terlapor.

Adapun kata Palguna, pihaknya masih menyortir laporan mana saja yang layak untuk masuk ke tahap selanjutnya, yakni registrasi dan pemeriksaan.

"(Pemeriksaan hakim terlapor) belum. Tahap berikutnya kami masih menilai laporan itu dulu, layak diregistrasi untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan atau tidak," kata Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com melalui pesan singkat, pada Rabu siang.

Palguna juga mengatakan, MKMK masih membuka kesempatan bagi para pelapor untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen dan bukti untuk memperkuat laporannya.

Dia menyebut para pelapor diberi batas waktu untuk memperbaiki laporannya hingga tanggal 26 Februari 2024.

Sebagai informasi, rapat klarifikasi digelar secara tertutup. Satu di antara beberapa pelapor dugaan pelanggaran etik hakim, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mengatakan pertemuan itu dihadiri jajaran MKMK secara lengkap.

Dia juga menyebut, seluruh pelapor hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun terdapat lima pihak pelapor, yakni Zico, Harjo Winoto, Alvon Pratama Sitorus & Junaldi Malaul, Andhika Ujiantara, dan Andi Rahadian.

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami/Mario Christian Sumampow)