Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019-2024 yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai tak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebagai informasi, program makan siang gratis merupakan program yang dicanangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program itu dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang nantinya masuk dalam pemerintahan baru hasil Pilpres 2024.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," kata dia.

Namun, Mahfud tak terlalu mempermasalahkan lantaran hal itu bisa jadi sebatas usulan.

"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," kata Mahfud.

Pemerintah memulai pembahasan program-program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program yang mulai dibahas yakni makan siang gratis.

Baca juga: Jokowi Rapat Bahas Program Makan Siang Gratis, Pengamat: Tidak Hormati Perhitungan Berjenjang KPU

Diketahui, program tersebut menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program makan siang tersebut diperlukan supaya rencana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo terealisasi. Namun, dia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

Suharso mengatakan RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap dia.

"Agar benar-benar ada keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," tandas Suharso.