TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, buka suara soal aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas anggaran program makan siang gratis dalam rapat kabinet, Senin (27/2/2024).

Jojo menilai program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukanlah urusan Jokowi sebagai presiden petahana.

Karena itu, ia menilai Jokowi sedang berusaha cawe-cawe terhadap pemerintahan presiden selanjutnya yang bahkan belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bukan urusan presiden petahana. Artinya, Jokowi sedang berusaha cawe-cawe terhadap presiden yang akan terpilih resmi," ucap Jojo, Senin.

"Prabowo atau siapapun presiden terpilih nanti, seharusnya tersinggung."

Selain itu, Jojo juga menganggap Jokowi tak menghormati proses berjenjang perhitungan Pilpres 2024 yang hingga kini masih berlangsung.

Meskipun berdasarkan real count KPU hingga Selasa (27/2/2024), pasangan Prabowo-Gibran masih unggul jauh dengan perolehan suara lebih dari 75 juta atau 58,84 persen.

"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," imbuhnya.

Karena itu, Jojo mengatakan KPU semestinya mengeluarkan pernyataan untuk semua pihak agak menghormati proses yang mereka lakukan.

Berdasarkan jadwal, KPU akan mengumumkan hasil real count Pilpres 2024 paling lambat 20 Maret 2024 mendatang.

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tandasnya.

Baca juga: Jokowi Rapat Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pengamat: Bukti Kesewenang-wenangan 

Kritik juga disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, program makan siang gratis tidak selayaknya dibahas saat ini, terlebih dalam rapat kabinet.

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD di Jakarta Barat, Senin (26/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Ia mengatakan, pagu anggaran untuk program makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendati demikian, Mahfud mengaku tidak ingin ambil pusing terkait hasil rapat kabinet tersebut.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu."

"Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain."

"Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya.

Seiring dengan derasnya kritik terhadap Jokowi, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono pun bersuara.

Dave menyebut tidak ada yang perlu dipermasalahkan atas aksi Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis di hadapan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Salahnya di mana?" ujar Dave, saat dikonfirmasi Senin.

Baca juga: PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Program Makan Siang Gratis: Rp 15 Ribu di Desa Beda dengan Kota

Dave menegaskan pembahasan program tersebut tidak salah dilakukan saat rapat kabinet.

Jokowi, kata dia, pembahasan itu dilakukan agar proses peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Prabowo-Gibran bisa berjalan mulus.

"Dikarenakan komunikasi yang baik, dan juga agar terjalan perpindahan kekuasaan yang mulus, hal-hal yang merupakan program unggulan ada baiknya dibahas dalam pemerintahan saat ini," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Mahfud MD Kritik Langkah Jokowi Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rahmat Fajar Nugraha, Wartakotalive.com/Nurmahadi)