TRIBUNNEWS.COM - Bank Dunia turut menyoroti program makan siang yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menilai program itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Gibran pun menyampaikan terima kasih atas masukan untuk programnya tersebut. 

"Ya terima kasih untuk masukannya," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (28/2/2024) sore, dikutip dari TribunSolo.com. 

Gibran memastikan bahwa program itu telah didiskusikan sebelumnya. 

Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail. 

Sebab saat ini kapasitasnya masih sebagai Wali Kota Solo. 

"Yang namanya program, visi misi ya pasti sudah didiskusikan. Tapi tidak bisa dipaparkan sekarang, karena apa? Aku isih wali kota," kata Gibran.

Hanya saja sampai saat ini dirinya masih enggan memaparkan secara detail karena masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Putra sulung presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga akan mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp 15 ribu.

Perhitungan juga akan dilakukan mengingat besaran Rp 15 ribu per anak membuat defisit APBN.

Baca juga: Menko Airlangga Tinjau Simulasi Perdana Program Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug

"Nanti akan didiskusikan lagi, jika ada masukan dari warga akan dikaji lagi ya. Ya nanti akan dibicarakan lagi," kata dia.

Lebih lanjut, Gibran memastikan program makan siang akan tetap dilaksanakan seusai dirinya dan Prabowo resmi terpilih dan dilantik. 

"Ya terima kasih untuk evaluasinya, nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita pengen program ini bisa tetap jalan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan secara matang. 

Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (28/2/2024) dikutip dari Kompas.com. 

Lebih lanjut, Satu Kohken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini. 

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjutnya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti) (Kompas.com/ Muhammad Idris) (TribunSolo.com/ Andreas Chris)