Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Massa Pro & Kontra Hak Angket 'Bersaing' di Depan Gedung DPR hingga Pesan untuk Puan Maharani

Dalam aksi itu ada peserta yang menitipkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Massa Pro & Kontra Hak Angket 'Bersaing' di Depan Gedung DPR hingga Pesan untuk Puan Maharani
Tribunnews/JEPRIMA
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Unjuk rasa yang diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan ibu-ibu. Mereka menolak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diduga curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), dukung hak angket, hingga ganti Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Front Rakyat
Semesta (FRS) memadati depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) siang.

Pantauan Tribun Network di lokasi, massa aksi berkumpul di depan pintu gerbang depan Gedung DPR RI.

Mereka kompak berkumpul di depan mobil komando atau orator.

Tak hanya itu, massa aksi juga turut membentang banyak poster aspirasi.

Baca juga: Refly Harun Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Ragu Ajukan Hak Angket di DPR

Di antaranya bertuliskan ‘lebih baik kehilangan Jokowi dan keluarganya dibandingkan kehilangan bangsa Indonesia’.

Kemudian ada juga poster terbuat dari karung bertuliskan ‘makzulkan si Joko now', 'Jokowi cukup sama di sini’ dan ‘Penghianat Demokrasi Mundur Wiir’.

Ada pula sejumlah ibu yang tutur membawa poster bertuliskan ‘Tolak Pemilu Curang’.

Berita Rekomendasi

Sementara itu di gerbang gedung DPR RI sudah terpasang banner memanjang bertuliskan 3 aspirasi.

Pertama menyatakan presiden Jokowi telah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, dan berprilaku tidak patut.

Kedua, menyatakan Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan di Pemilu 2024.

Ketiga, aspirasi bertuliskan penyelenggaraan negara dan aparatur negara telah terjebak melayani ambisi Presiden Jokowi untuk membangun dinasti.

Tak sampai disitu, mereka menggelar aksi simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap rencana bergulirnya penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 oleh parlemen.

Baca juga: Massa Pendukung dan Tolak Hak Angket-Pemakzulan Jokowi Saling Adu Orasi di Depan Gedung DPR

Aksi simbolis itu ditunjukkan dengan pembubuhan tanda tangan di sebuah spanduk besar berwarna putih yang berada di pelataran depan kompleks Parlemen ini.

Mereka satu per satu mengantre untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungannya.

Bahkan, antusiasme peserta untuk memberikan dukungan ini sangat besar.

Baru sebentar dibentangkan spanduk tersebut, tak butuh waktu lama spanduk yang semula berwarna putih itu sudah dihiasi tinta spidol yang berukir tanda tangan.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Unjuk rasa yang diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan ibu-ibu. Mereka menolak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diduga curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), dukung hak angket, hingga ganti Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tribunnews/Jeprima
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Unjuk rasa yang diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan ibu-ibu. Mereka menolak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diduga curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi (Joko Widodo), dukung hak angket, hingga ganti Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Bahkan, ada juga dari peserta aksi yang menitipkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Ibu Ketua DPR RI ini tantangan buat ibu Puan yang terhormat harus turunkan 70KOWI," tulis pesan yang disampaikan kepada putri Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri itu.

Di sela-sela aksi, massa aksi pendukung hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo memprotes munculnya massa tandingan yang berorasi berdekatan dengan mereka, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Tinggal Tunggu Waktu, Mahfud MD Pastikan TPN Ajukan Hak Angket: Ini Gak Gembos, Makin Keras Pompanya

Protes itu disampaikan kepada aparat kepolisian yang berjaga di sekitar area aksi.

Diketahui, massa tandingan tersebut menyuarakan penolakan mereka terhadap hak angket dan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

"Kita dari kemarin pak. Tolong mereka bubarin saja, ini massa sudah emosi," kata massa aksi kepada aparat.

"Sama-sama punya hak. Jangan terlalu memaksa kehendak kami untuk membubarkan," kata aparat.

Massa aksi pendukung hak angket pun terus meminta kepada personel kepolisian untuk membubarkan massa tandingan.

Spanduk dukungan terhadap rencana hak angket DPR terpasang di sejumlah jalan di Jakarta, Jumat (1/3/2024). Hak angket menjadi salah satu jalan dalam menjawab indikasi kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024, seperti perubahan Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, intimidasi  perangkat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon, serta pemberian bantuan sosial yang berdampak pada langkanya stok beras hingga mengakibatkan harga beras naik di sejumlah daerah. Tribunnews/HO
Spanduk dukungan terhadap rencana hak angket DPR terpasang di sejumlah jalan di Jakarta, Jumat (1/3/2024). Hak angket menjadi salah satu jalan dalam menjawab indikasi kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024, seperti perubahan Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, intimidasi perangkat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon, serta pemberian bantuan sosial yang berdampak pada langkanya stok beras hingga mengakibatkan harga beras naik di sejumlah daerah. Tribunnews/HO (HO/)

Mereka merasa ada upaya adu domba dalam aksi massa hari ini.

"Tidak ada yang mengadu domba, tidak ada yang mau bentrok di sini," balas personel kepolisian tersebut.

Menjelang sore hari, massa aksi tersebut terbagi menjadi dua kutub.

Satu kutub massa aksi yang mendukung hak angket dan pemakzulan Presiden.

Sementara kutub massa aksi lainnya yakni massa aksi yang menolak wacana hak angket dan pemakzulan.

Tak berselang lama, dua mobil komando tiba dari arah Slipi, Jakarta Barat.

Para massa aksi itu berasal dari bermacam elemen, mahasiswa maupun organisasi masyarakat atau ormas.

Kedua massa aksi berorasi dan saling bersahut-sahutan.

Polisi pun membentuk pagar betis untuk mengadang massa aksi dari salah satu pihak saling bentrok.

Sempat ada protes dari massa aksi pendukung hak angket dengan aparat keamanan. 

Mereka memprotes bahwa massa aksi penolak hak angket tidak memiliki izin dan berusaha mengganggu massa aksi pendukung hak angket.

Bahkan, sempat terjadi adu mulut antar dua massa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terlihat ikut menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Atas kehadirannya itu, Refly Harun menyebutkan bahwa kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cawe-cawe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun.

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah didesain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai, pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.

Dia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR. 

"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya. (TribunNetwork/Yuda)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas