TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejumlah elite Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berharap kerja sama politik yang telah dibangun tidak berhenti seusai Pemilihan Presiden 2024.

Selain menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024, kerja sama politik itu diharapkan juga berlanjut dengan bersama-sama mengisi pemerintahan lima tahun ke depan.

Menggunakan nama Koalisi Besar atau Barisan Nasional, gabungan partai politik di dalamnya juga akan melibatkan Joko Widodo.

Sejak awal karier politiknya, Jokowi diketahui bergabung dengan PDI Perjuangan hingga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menjelaskan, ada dua kacamata yang digunakan untuk melihat demokrasi.

Pertama, dari sisi demokrasi yang sesungguhnya dan kedua, demokrasi kultus.

“Perbedaannya begini, kalau kita bicara dalam demokrasi kultus, kita akan menempatkan Indonesia atau partai-partai politik bagaimana kemudian ditempatkan supaya Jokowi bisa tetap memiliki posisi dan karier politik,” kata Yunarto Wijaya dalam Program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (13/3/2024) dengan tema “Masa Depan Jokowi Pimpin Golkar atau Koalisi Besar?”.

“Tapi, kalau kita bicara dalam demokrasi sesungguhnya, bagaimana kita menempatkan Jokowi dalam konteks sebagai mantan presiden supaya Indonesia lebih baik dengan pemerintahan yang baru.”

Dalam konteks demokrasi yang sesungguhnya, Yunarto mengulang pernyataan Jokowi yang mengatakan akan kembali sebagai masyarakat biasa dan kembali ke Solo.

“Saya pikir saya hanya mengulang pernyataan Pak Jokowi sendiri dalam sebuah wawancara resmi, dia akan kembali sebagai masyarakat biasa, dia akan kembali ke Solo.”

“Kenapa ini menjadi sangat penting dalam demokrasi? Ketika kita bicara keberlanjutan, apa pun istilahnya, Indonesia emas, Indonesia maju, berdaulat dan lain-lain, programnya yang kita lanjutkan, nilai-nilainya yang kita lanjutkan,” tambah Yunarto.

Bukan kemudian justru berkutat dan menghabiskan energi dengan berpikir bagaimana menempatkan ‘orangnya’ dalam kekuasaan.

“Kalau orangnnya sudah tidak bisa, anaknya harus ada, lalu kemudian mantunya harus ada, energi kan habis dalam pro kontra seperti itu.”

“Ketika kita berbicara mengenai harus menempatkan Pak Jokowi dalam bentuk apa pun, ketua koalisi dan lain-lain, yang terjadi adalah menurut saya ini upaya untuk merendahkan presiden terpilih,” tegasnya.

Ia kemudian mengambil konteks dari hasil hitung cepat, bahwa pasangan Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden-wakil presiden.

Baca juga: Pengamat Bilang Erina Tak Layak Jadi Calon Bupati Sleman, Jika Nekat akan Rugikan Nama Baik Jokowi

“Kita anggaplah Pak Prabowo dengan Mas Gibran (terpilih) ya, seakan-akan ada rasa tidak percaya bahwa Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan legacy Jokowi.”

“Bahkan ketidakpercayaan seakan-akan terjadi pada Mas Gibran, kalau tidak ada ayahnya seakan-akan dia tidak bisa mendampingi Pak Prabowo memberikan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Yunarto.

Dalam konteks itu, Yunarto mengaku kasihan pada Prabowo sebagai presiden terpilih oleh rakyat langsung jika kemudian menjadi petugas Jokowi.

Sebab, ia mengaku tidak nyaman dengan adanya istilah petugas partai .

“Kita konsisten, jangan jadikan Pak Prabowo sebagai petugas Jokowi, jangan jadikan juga Gibran sebagai petugas Jokowi,” harapnya.

“Berikan marwah sebagai seorang presiden terpilih dalam sistem presidential sebagaimana dia bisa bekerja.”

PSI usul Jokowi pimpin koalisi parpol

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai baik kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini.

Grace juga menganggap Jokowi sebagai sosok yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk itu Grace merasa Jokowi perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan posisi jabatan di atas semua partai politik.

Grace menyebut, terdapat usulan dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie untuk Jokowi bisa memimpin koalisi partai politik yang memiliki kesamaan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai."

"Semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dilansir WartakotaLive.com, Selasa (12/3/2024).

Menurut Grace, Jokowi ini bisa dijadikan sosok yang mampu mempersatukan dan menjembatani kepentingan parpol.

Mengingat tidaklah mudah untuk mencari sosok seperti Jokowi, yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," ungkap Grace.

Meski demikian, Grace mengaku masih belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal ini.

Baca juga: Golkar Buka Pintu Jokowi Gabung, PDIP Sebut untuk Langgengkan Kekuasaan

Karena masih berupa usulan yang belum dibicarakan lebih lanjut detailnya.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga."

"Ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujar dia.

Baca juga: 2 Menantu Jokowi Disebut akan Ramaikan Pilkada 2024: Isunya Bobby di Sumut, Erina di Sleman

Sebagi informasi, PSI adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Selain PSI, koalisi tersebut juga beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Meski tidak punya jabatan di koalisi tersebut, Jokowi memberikan sinyal kuat bahwa ia berpihak pada Koalisi Indonesia Maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Bakal Cawe-cawe di Munas Golkar Lewat Sosok yang Satu Ini

Golkar Buka Pintu Jokowi Gabung

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dengan partainya.

Namun, Mekeng menyebut, sejauh ini Golkar belum membahas isu Presiden Jokowi akan bergabung.

"Ya enggak ada pembahasan, orang belum masuk, (untuk) apa kita bahas," kata Mekeng kepada Tribun, Senin (11/3).

Dia menuturkan, Golkar terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, tak hanya Presiden Jokowi.

Baca juga: VIDEO Golkar Banyak Faksi, Kans Jokowi Jadi Ketum Diprediksi Sulit: Juga Bakal Ubah Konstelasi Munas

"Mau masuk yah masuk saja. Kan ini partai terbuka. Siapapun boleh masuk," ujar Mekeng.

"Jangankan Jokowi, orang biasa juga kita sambut baik. Orang nambah ini kok, nambah kekuatan. Apalagi Jokowi, pasti dong. Karena dia kan tokoh yah," tambah Mekeng.

Mekeng menjelaskan, siapapun boleh bergabung dengan Golkar sepanjang mengikuti ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Kalau sudah masuk tentunya harus taat pada aturan-aturan konstitusi di dalam partai itu," ungkapnya.

Baca juga: Kans Jokowi Jadi Ketua Umum Golkar, Mekeng Singgung Syarat Minimal 5 Tahun Jadi Pengurus

Mekeng menuturkan, salah satu syarat yang dipenuhi seorang kader bila maju sebagai calon ketua umum, yakni minimal menjadi pengurus lima tahun.

"Mislanya harus kalau mau jadi ketua umum dia harus menjadi pengurus lima tahun sebelumnya di DPP atau di tingkatkan di bawahnya," ucapnya. (*)