TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Karena itu, Airlangga berharap partainya mendapat kursi lebih banyak jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. 

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis."

Muncul pro kontra terkait pernyataan Airlangga tersebut.

Organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pun pasang badan membela sang ketua umum.

Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara menyebut Golkar layak meminta jatah 5 kursi menteri karena telah bekerja keras di Pilpres 2024 lalu.

"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," ujar Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024).

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI Bereaksi

Azwir menilai Golkar memang seharusnya mendapat jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai lainnya.

Sebab, menurutnya, kekuasaan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Demokrat: Baiknya Menahan Diri