Komentar Mahfud, Ganjar, hingga Anies soal Peluang Gabung Kabinet Prabowo-Gibran
Mahfud MD, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan bicara soal peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Tak lama setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Partai NasDem dan PKB lalu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan mendatang.
Melihat hal ini, tak menutup peluang bahwa kompetitor lain Prabowo dalam Pilpres 2024 akan ikut menyusul NasDem dan PKB, yaitu bergabung dengan pemerintahan baru.
Potensi semacam itu sempat ditanyakan oleh awak media kepada Mahfud MD, sosok cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.
Mahfud memilih bungkam ketika dilempar pertanyaan ini, ia menyatakan tak mau ada kabar tentang dirinya yang justru jadi kontroversi di publik.
Jika pada akhirnya mau menjawab, menurutnya pertanyaan seperti itu harus ditanyakan oleh orang tertentu.
Hanya saja, dirinya enggan membeberkan siapa orang yang dimaksud.
Hal ini disampaikan Mahfud selepas acara halalbihalal IKA UII di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu (28/4/2024).
"Wah itu (soal gabung menteri kabinet) nanti yang tanya harus orang tertentu, biar nggak kontroversial," tuturnya.
Eks Menko Polhukam itu juga menyatakan sejauh ini dirinya belum memiliki rencana bertemu dengan Prabowo maupun Gibran.
Baginya, seluruh proses dan dinamika politik setelah Pilpres 2024 sudah mengalir seperti biasanya.
"Enggak ada (rencana pertemuan dengan Prabowo), ngalir-ngalir aja," terangnya.
Baca juga: Peluang Anies jadi Menterinya Prabowo Sudah Tertutup, Koalisi Bisa Runyam
Ganjar Memilih di Luar
Sementara itu, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan sama mulianya dengan bergabung ke pemerintahan, yakni sama-sama berpikir keras demi kemajuan bangsa.
Ganjar meyakini, dengan tidak menjadi bagian pemerintahan, dirinya bisa leluasa untuk melakukan check and balances program-program dan kebijakan pemerintah.