TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ingatkan putus Mahakam Agung soal batas usia calon kepala daerah berlaku setelah 2024.

Hal itu kata Titi Anggraini karena saat ini proses pencalonan kepala daerah sudah berjalan.

Diketahui melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengamanatkan KPU untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU.

Semula mensyaratkan calon gubernur dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon terpilih

"Dari sisi keberlakuan jadi demi kepastian hukum dan keadilan perlakuan pengingat tahapan pencalonan sudah masuk fase krusial yaitu verifikasi administrasi calon," kata Titi Anggraini, Kamis (6/6/2024).

"Maka konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung ini tidak bisa diberlakukan di Pilkada 2024. Karena bakal pasangan calon perseorangan itu sudah sampai pada penyerahan berkas dukungan dan verifikasi administrasi," terangnya.

Baca juga: KPU: Putusan MA Usia Minimal Calon Kepala Daerah Tidak untuk Akomodir Kaesang Maju Pilkada

Mereka calon kepala daerah kata Titi Anggraini, sudah menyerahkan berkas dukungan merujuk kepada keterpenuhan syarat usia dalam peraturan KPU yang lama.

"Jadi tahapan tidak mungkin dirombak total demi mengakomodir putusan Mahkamah Agung. Sebab itu akan merugikan bagi mereka para bakal calon perorangan yang sudah berproses lebih awal," lanjutnya.

Meski begitu, kata Titi Anggraini demi kepastian hukum dan keadilan, perlakuan keputusan Mahkamah Agung tetap dihormati tapi berlaku prospektif ke depan setelah Pilkada 2024.

"Peristiwa yang sama terjadi ketika KPU merespon putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan PDIP terkait dengan perhitungan suara partai yang calegnya meninggal dunia di tahun 2019," tegasnya.