Pasang Badan, Airlangga Yakinkan Jokowi Tak Cawe-cawe Pilkada
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat melihat adanya indikasi bahwa Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur atau cawe cawe pada Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat terbatas membahas nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis petang, (20/6/2024).
"Tidak ada (Cawe-cawe)," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, pertemuannya dengan Jokowi membahas soal nilai tukar rupiah, bukan soal Pilkada atau Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Itu tadi lagi dibahas (soal dollar)," katanya.
"(Pernyataan Jokowi) Ya itu hampir sama apa yang disampaikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," katanya.
Baca juga: Pimpinan Parpol KIM Kumpul di Kantor Kemhan Prabowo, Airlangga Akui Bahas Strategi
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat melihat adanya indikasi bahwa Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang.
Hal ini terlihat dari niat Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi Bansos beras hingga Desember 2024.
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Djarot menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsu Kaesang Pangarep, menantu Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi.
"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya," lanjutnya.
Baca juga: Penampakan Antrean di Bandara Soetta Gara-gara PDN Kominfo Down, Begini Curhat Penumpang
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, distribusi beras yang dimungkinkan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan
Oleh karena itu, PDI-P meminta indikasi tersebut disorot oleh penyelenggara pemilu.
Dia berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, tidak terulang kembali pada Pilkada.
