TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan evaluasi terkait sistem pengamanan pihaknya menjelang Pilkada 2024.

Satu di antara faktornya adalah imbas Pusat Data Nasional (PDN) terkena gangguan akibat serangan siber ransomware.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, data yang mereka pegang dijaga oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah punya wewenang. 

Dalam hal evaluasi, KPU bakal berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang kata Hasyim sudah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan menjaga data-data KPU. 

“Nanti kami refreshing lagi jadi bahan evaluasi antara KPU dan sejumlah lembaga yang selama ini sudah kerja sama,” kata Hasyim kepada awak media di kantornya, Selasa (25/5/6/) petang. 

“Sehubungan dengan adanya peristiwa ini, harus ada perbaikan kah atau evaluasi atau penguatan sistem atau apa yang menjadi kebijakan strategis nasional, KPU akan mengikuti itu,” sambungnya

Baca juga: Kominfo Janji Percepat Pemulihan Pusat Data Nasional 2 Pasca Serangan Ransomware

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkap peretas minta tebusan Rp 131 miliar atas tindak peretasan PDN.

Serangan ke PDN ini berdampak pada 210 data instansi. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian.

Sejauh ini, lanjut Hasyim, KPU tidak mengalami adanya serangan atau peretasan atas data-data yang mereka pegang.

“Sepanjang yang saya ketahui dari Tim Pusdatin dari Tim Kesekjenan KPU, laporan yang kami terima alhamdulillah baik-baik saja tidak terkena itu,” tuturnya.