Bantahan Parpol KIM soal Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024
Bantahan parpol KIM soal isu Jokowi sodorkan nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) buka suara terkait isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan anak bungsunya, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Isu tersebut pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, dalam penutupan Sekolah Partai PKS di Grand Sahid Jaya, Jakarta, 27 Juni 2024 lalu.
Dalam pernyataannya, Aboe menyebut Jokowi tidak hanya menyodorkan nama Kaesang ke satu parpol, melainkan ke sejumlah parpol lainnya.
Pernyataan Aboe itu ramai-ramai dibantah parpol KIM.
Bantahan Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman langsung membantah pernyataan tersebut.
Habiburokhman memastikan Jokowi tidak cawe-cawe dalam gelaran Pilkada 2024.
"Pernyataan tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI, tidak benar Pak Jokowi menyodorkan Mas Kaesang ke parpol-parpol," ujar Habiburokhman, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (28/6/2024).
Ia memastikan nama Kaesang masuk dalam bursa Pilkada Jakarta 2024 karena banyaknya aspirasi dari masyarakat.
Aspirasi tersebut disebutnya juga datang dari Gerindra, yang menginginkan Ketua Umum PSI itu menjadi calon pemimpin Jakarta.
Kendati demikian, Habiburokhman mengatakan hingga kini Gerindra belum menentukan sosok yang bakal didorong maju di Pilkada Jakarta mendatang.
Baca juga: PAN Sebut Jokowi Tidak Menawarkan Kaesang ke Parpol Manapun untuk Pilkada Jakarta
"Proses di Gerindra dilakukan dengan penjaringan berjenjang."
"Kader-kader di grass root mengusulkan kepada DPC, lalu ke DPD kemudian ke DPP terakhir diputus oleh Pak Prabowo selaku Ketum sekaligus KDP (Ketua Dewan Pembina)," tandasnya.
PAN: Pak Jokowi Tak Menawarkan Kaesang
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto.
Yandri turut menepis isu cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Yandri, maju atau tidaknya Kaesang di Pilkada Jakarta merupakan hak politiknya.
"Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, saya enggak dengar. Pak Jokowi enggak menawarkan (Kaesang) ke mana-mana," jelas Yandri, Jumat.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas juga tidak percaya bahwa Jokowi menawarkan Kaesang ke sejumlah parpol.
Zulhas justru mengakui bahwa dirinyalah yang menyodorkan nama Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta, namun ditolak Jokowi.
“Yang ngomong siapa? Ah, enggak benar. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu, enggak pernah. Hayo, benar saya atau benar sana? Gitu loh," jelas Kaesang, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2024).
“Gimana nyuruh, orang saya tanya saja, Pak Jokowi bilang, 'Jangan.' Jadi enggak betul yang nyuruh-nyuruh tuh,” kata Zulhas lagi.
Baca juga: Bukan RK, Kaesang Disebut Bakal Jadi Tantangan Berat Pasangan Anies-Shohibul Iman, Ini Alasannya
PSI: Pernyataan PKS Kebohongan Publik
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep telah memberikan respons langsung terkait isu tersebut.
"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi."
"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata Kaesang kepada wartawan, Kamis.
Lebih lanjut, Kaesang berujar bahwa kewenangan pencalonan itu berada di ketua umum partai.
"PSI punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI."
"Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya, enggak apa-apa juga," sambungnya.
Kaesang selaku Ketua Umum PSI menegaskan, dirinya merupakan yang berwenang penuh untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta.
"Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa presiden, yang ketua umum kan saya," lanjutnya.
Ia berpesan, supaya Pilkada Jakarta dijauhkan dari berita bohong karena hal itu merugikan masyarakat.
"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/M. Deni Setiawan/Reza Deni) (Kompas.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.