TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan mereka usung di Pilkada 2024 pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan nama calon kepala daerah dari PDIP itu secara bertahap.

"Nanti akan disampaikan bertahap oleh Ibu Ketua Umum akhir Juli ini atau Minggu pertama Agustus, mungkin bisa dua batch, ya. Dua gelombang atau tiga gelombang karena begitu banyaknya rekomendasi yang sudah berproses dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

PDIP sudah memetakan nama-nama yang akan didukung. Pemetaan tak hanya dilakukan di Jawa Timur, DKI Jakarta atau Jawa Tengah saja, tapi seluruh wilayah Indonesia.

"Ini adalah pilkada serentak yang pertama kali dilakukan yang mencakup sekitar 514 kabupaten atau kota dan 37 provinsi. Jadi kita tidak bisa cukup satu," ucap dia.

PDIP saat ini juga masih melakukan pendalaman kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di beberapa provinsi seperti Jakarta dan hingga Jawa Timur.

"Untuk Jawa Timur masih berproses, tentu saja kita melakukan hubungan komunikasi dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur wabil-khusus kalau di Jawa Timur kita berkomunikasi dengan sangat baik dengan PKB," tuturnya.

Sementara terkait Pilkada Jakarta, Djarot mengungkapkan pembicaraan dengan partai politik lain sudah mulai mengerucut.

Namun Djarot tak menjelaskan siapa calon gubernur Jakarta 2024 yang sudah mulai mengerucut tersebut.

Hingga saat ini kata dia PDIP belum memutuskan apakah mengusung Anies Baswedan atau tidak di Pilkada Jakarta 2024. "Masih belum (putuskan dukung Anies)," kata Djarot.

Baca juga: Projo Dukung Kader PDIP Eri Cahyadi Maju Pilkada Surabaya 2024

PDIP masih mencermati dinamika dan suara akar rumput terhadap Pilkada Jakarta.

"Terutama bagaimana pembangunan Jakarta lima tahun ke depan harus lebih bagus daripada yang sekarang," ujarnya. Sebab, dia menyebut bahwa Jakarta akan menjadi daerah khusus meskipun tak lagi menjadi ibu kota. "Karena apa? Meskipun bukan ibu kota, Jakarta tetap menjadi Daerah Khusus Jakarta. Jadi kita harus terus mendengarkan," ucap Djarot.

Djarot menekankan Jakarta membutuhkan pemimpin yang bisa bekerja, memiliki integritas dan berani untuk mengeksekusi.

Namun, dia mengakui partainya juga berkomunikasi dengan Anies termasuk beberapa partai politik (parpol). Menurut Djarot, komunikasi politik dengan semua elemen merupakan hal yang wajar dalam dunia politik.