Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi: DPR Harus Hormati Putusan MK
ISMEI menekankan pentingnya penghormatan terhadap putusan MK serta menjaga prinsip-prinsip konstitusional dan supremasi hukum di RI.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
![Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi: DPR Harus Hormati Putusan MK](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ismei-465.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) menyuarakan sikap sekaligus mendesak DPR untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.
ISMEI menekankan pentingnya penghormatan terhadap putusan MK serta menjaga prinsip-prinsip konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia. DPR sebagai lembaga legislatif harus menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kami mendesak DPR untuk menghormati putusan MK dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan supremasi hukum. Sebagai negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Ariady, Koordinator Wilayah X ISMEI, saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2024).
Baca juga: Pimpinan DPR Bakal Gelar Rapat Bamus, Agendakan Kembali Rapat Paripurna Pengesahan UU Pilkada
Ariady juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi.
ISMEI meminta agar seluruh lembaga negara, termasuk DPR, menjaga dan menghormati independensi lembaga peradilan, khususnya MK, dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi.
"Tindakan DPR yang menganulir putusan MK mengancam independensi ini dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan," jelasnya.
ISMEI juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan oleh DPR, serta meminta agar masyarakat diajak berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Supremasi hukum adalah fondasi dari negara hukum yang demokratis. Karena itu harus ditegakkan secara konsisten tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari lembaga legislatif.
"Setiap upaya untuk melemahkan supremasi hukum adalah ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia," tutup Ariady.