Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Batalnya pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR membuat syarat pencalonan Pilkada mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu syarat tersebut di antaranya mengenai batas usia paling rendah calon gubernur 30 tahun dan untuk Calon Bupati atau Wali Kota 25 tahun pada saat penetapan.

Dengan adanya aturan tersebut, Ketua Umum PSI yang juga merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tidak bisa maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Menyikapi hal itu, Jokowi tidak banyak berkomentar.

Ia hanya tertawa dan mengatakan pertanyaan tersebut sebaiknya ditanyakan kepada Kaesang langsung.

"Tanyakan ke Ketua PSI ya," kata Jokowi usai menghadiri Kongres PAN ke-VI di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Baca juga: Dasco Tegaskan KIM Tak Usung Kaesang di Pilgub Jateng, Pilih Duet Ahmad Luthfi-Gus Yasin

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Pencalonan Pilkada.

Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di Pilkada oleh Parpol dari yang sebelumnya 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Partai partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi persentase dalam rentang 6,5 persen hingga 10 persen yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing masing wilayah.

Baca juga: Kaesang Tak Bisa Ikut Pilkada, KPU Atur Usia Calon Ditetapkan Sejak Pendaftaran Bukan Pelantikan

Selain itu, MK pun memutus soal batas usia calon kepala daerah paling rendah untuk calon gubernur 30 tahun dan untuk calon bupati/wali kota adalah 25 tahun pada saat ditetapkan.

"Iya (mengikuti putusan MK)," kata Jokowi.

Sebelumnya rencana pengesahan revisi UU Pilkada mendapat protes luas dari masyarakat.

Unjuk rasa terjadi di sejumlah wilayah dan beberapa di antaranya berakhir ricuh.

DPR kemudian membatalkan rencana pengesahan revisi UU Pilkada yang tadinya akan dilakukan melalui rapat paripurna.

Protes masyarakat terhadap revisi UU Pilkada tersebut bukan tanpa alasan.

Revisi UU Pilkada dinilai membegal putus MK soal persyaratan pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

Putusan MK yang dimaksud yakni ambang batas pencalonan di Pilkada oleh Parpol dari yang sebelumnya 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah menjadi disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mencalonkan kepala daerah asalkan memenuhi persentase dalam rentang 6,5 persen hingga 10 persen yang disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap di masing masing wilayah.

Selain itu putusan MK yang dibegal tersebut yakni soal batas usia paling rendah calon kepala daerah untuk gubernur 30 tahun dan untuk bupati/wali kota adalah 25 tahun.

MK memutuskan bahwa batas usia tersebut saat penetapan calon bukan pelantikan.

Dua persyaratan pencalonan kepala daerah dari MK tersebut dibegal DPR RI melalui revisi UU Pilkada yang dikebut.

Dalam waktu singkat Baleg menyepakati bahwa syarat ambang batas pencalonan yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD.

Sementara itu, Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD mengikuti putusan MK yakni disesuaikan dengan jumlah DPT di masing masing wilayah.

Revisi UU Pilkada juga memutuskan batas usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati atau Walikota ditentukan saat pelantikan bukan penetapan.