TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan memprediksi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 akan berlangsung kondusif.

Ali mengatakan, hal tersebut tergantung juga sejauh mana seluruh pihak berkomitmen menjaga tahapan Pilkada berlangsung kondusif meski peluang terjadi gesekan atau konflik sosial antarkelompok atau akar rumput tetap ada. 

"Namun kami memproyeksikan Pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif," kata Ali dalam diskusi publik bertajuk 'Kondusifitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi' di Jakarta pada Jumat (30/8/2024).

Ali menjelaskan, memang ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada seperti penggunaan isu SARA, politik uang, independensi dan integritas penyelenggara hingga penyimpangan moral.

"Tetapi sejauh ini relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan dan mekanisme,"ujarnya.

Sementara itu, Direktur Politik Hankam BRIN, Muhammad Nurhasim menyoroti praktik oligarki akan meluas ke laga elektoral Pilkada.

"Terlebih pascaputusan MK, 20 Agustus 2024, banyak elit dikejutkan oleh keputusan MK itu. Lalu berlomba dengan waktu tahapan Pilkada yang sempit, para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

"Pertanyaannya, apakah para kandidat yang diputuskan oleh elit partai nasional itu programnya jelas, narasinya rasional dan seterusnya," tanya dia.

Terkait kondusifitas, Nurhasim memotret tiga kategori, yaitu tension (ketegangan) elit, konflik antar calon dengan penyelenggara yang termobilisasi, dan konfik di internal partai.

"Itu sebabnya, integritas penyelenggara dan akuntabilitas seluruh proses Pilkada berpengaruh terhadap kondusifitas pelaksanaan Pilkada. Tetapi kalau melihat gelaran Pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," jelasnya.

Baca juga: Komisi II DPR Setujui PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pilkada Serentak 2024

Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto menambahkan, peran oligarki dalam kontestasi Pilkada akan berupaya memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah.

Menurutnya, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka perbaiki dulu kualitas demokrasi di internal partai politik.

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligark by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," imbuhnya.