Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai Presiden Joko Widodo  (jokowi) tidak akan turut campur atau "cawe-cawe" dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Pramono, pelaksanaan Pilkada sangat berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Baca juga: Pramono Anung Tak Ingin Buat Program Muluk-muluk, Bakal Lanjutkan Kebijakan Gubernur Sebelumnya

"Saya melihat untuk yang Pilkada ini totally berbeda dengan Pilpres dan Pileg. Bahwa ada yang masih mengatakan itu (cawe-cawe) ya, ini kan negara demokrasi. Boleh-boleh saja. Tetapi konteksnya sudah berbeda banget," ujar Pramono.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pramono dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra.

Dirinya mengatakan bahwa pada Pilpres dan Pileg, persaingan melibatkan partai serta capres-cawapres.

Sementara pada Pilkada, kubu-kubu politik lebih cair dalam mendukung kandidat calon kepala daerah.

"Karena yang seperti saya katakan tadi, dulu di Pilpres maupun di Pileg kompetisinya kan memang partai dan tiga capres ini. Kalau sekarang kan kompetisinya begitu luas dan bercampur baur," kata Pramono.

Baca juga: Anies Ingin Buat Partai, Pramono Anung Beri Dukungan: Semoga Bisa Bertarung dengan PDIP di 2029

"Bisa aja PDI Perjuangan dengan Golkar, tiba-tiba PDI Perjuangan dengan Gerindra, bahkan PDI Perjuangan dengan partai-partai yang diluar dugaan," tambah Pramono.

Pramono menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah konstalasi politik dalam Pilkada.

Koalisi dalam Pilkada, kata Pramono, juga mengalami perubahan besar-besaran.

"Ya karena keputusan MK, semua partai politik tidak siap. Sehingga terjadi regrouping baru beberapa yang kemudian, terutama di tingkat 2 ya," tuturnya.

Bahkan, menurut Pramono, PDI Perjuangan justru paling banyak bekerjasama dengan Partai Gerindra dan Golkar.

"Paling banyak sebenarnya kita bekerjasama dengan Gerindra. Baru kemudian dengan Golkar, tapi paling banyak kita dengan Gerindra," katanya.

Dirinya menilai putusan MK tersebut membuat tidak ada kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan di luar KIM pada Pilkada kali ini.

"Tidak ada regrouping yang ini Kim, non-Kim. Itu gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Jadi dinamikanya memang betul-betul. Tergantung di daerah itu sendiri. Tergantung di daerah itu. Tergantung di daerah itu sendiri," pungkasnya.