Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon gubernur Jakarta 2024 dari PDIP Pramono Anung menegaskan dirinya bersama Rano Karno akan melanjutkan  warisan program dari mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Pasalnya menurut Pramono, seluruh mantan Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat itu memiliki program baik yang harus diteruskan.

"Dalam kacamata saya, semua pemimpin punya legacy, punya peninggalan dengan gayanya masing-masing. Pak Sutiyoso 10 tahun 2 periode dari 1997 sampai dengan 2007, sebenarnya peninggalannya banyak sekali," kata Pramono saat menyambangi warga RT 09 RW 08, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (7/9/2024).

"Transjakarta, kemudian MRT, LRT, awalnya itu dicetuskan pada zaman itu. Bang Foke juga banyak sekali," sambung dia.

Dari seluruh nama tersebut, Pramono menyebut yang paling utama akan diteruskan dirinya bersama Rano Karno adalah program Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Pramono Anung Sudah Minta Anies Baswedan Untuk Bertemu dalam Waktu Dekat

Kata dia, Ahok yang menjabat Gubernur Jakarta sejak 2014-2017 itu sudah baik, termasuk soal sarana aduan bagi masyarakat Jakarta.

"Ahok, banyak sekali. Cuma problemnya Pak Ahok ini, mulutnya kadang-kadang perlu agak ditertibkan sedikit. Ini satu hal yang saya anggap penting dari Pak Ahok," kata Pramono.

"Ketika dia membuka aduan masyarakat di Balai Kota, semua orang datang. Itu adalah pemimpin memang harus mendengarkan seperti itu," sambung dia.

Baca juga: Pramono Anung Ungkap Alasan Pemilihan Cak Lontong jadi Ketua Tim Pemenangan

Hanya saja, terkait program dari Ahok itu, dirinya bersama Rano Karno akan mengembangkan digitalisasi dalam penerapannya.

Dia menyebut, nantinya pelaporan terhadap keluhan warga bisa disampaikan langsung melalui suatu aplikasi yang akan dikembangkan pemerintahan provinsi nantinya.

"Kalau saya diberikan kesempatan, saya akan melanjutkan kebijakan Pak Ahok tentang itu. Tapi ditambah, bukan hanya itu," kata Pramono.

"Ditambah karena eranya sekarang sudah era digital, sehingga orang yang misalnya di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Selatan, Barat, enggak perlu ke Balai Kota tetapi mengirim message ke aduan kepada pemerintah Jakarta," ucap Pramono.