Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta, Rano Karno alias Si Doel berjanji akan melanjutkan normalisasi sungai jika dirinya bersama Pramono Anung terpilih di Pilkada 2024.

Rano mengatakan, kewenangan untuk mengatur aliran sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca juga: Rano Karno Terima Kunjungan Relawan di Rumahnya, Bahas Masalah Jakarta

"(Normalisasi) harus dilanjutkan. Tetapi sebetulnya daerah area sungai, itu bukan hanya wewenang Pemda, (tetapi) juga (pemerintah) pusat," kata Rano di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan, pengaturan daerah aliran sungai (DAS) tak sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah.

Baca juga: Respons Rano Karno dan Suswono soal Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilkada Jakarta

"Nah, tetapi daerah area sungai yang disebut DAS, itu adalah pusat dan juga kabupaten, kota, dan provinsi. Enggak bisa kita full," ujar Rano.

Rano menuturkan, pada dasarnya Jakarta adalah kota pantai. Bahkan, kata dia, Jakarta Utara sekarang letaknya berada di bawah air laut.

"Artinya apa? Apakah Giant Sea Wall itu perlu? Perlu, tetapi itu pusat, bukannya kita. Kita hanya mengisi di atas Giant Sea Wall itu apa? Pasti harus ada pembangunan. Di situlah pemerintah kota berwenang untuk mengaturnya," jelasnya.

Normalisasi merupakan program pelebaran sungai dengan pemasangan turap beton yang bertujuan untuk mengatasi persoalan banjir Ibu Kota.

Baca juga: Ridwan Kamil Ditolak Warga di Jatinegara, Rano Karno: Tamu Kalau Datang Kasih Tahu, Jangan Mendadak

Program normalisasi mulai dikerjakan pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013.