TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang satu di antara agendanya yakni pembahasan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hanya saja, saat rapat kerja tersebut dibuka oleh pimpinan Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher, terdapat beberapa masukan baik dari anggota Komisi I maupun dari pihak BSSN.

Masukan tersebut meminta agar pembahasan terkait dengan Pilkada bisa digelar tertutup.

Mulanya, masukan itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin yang khawatir kalau pembahasan terkait dengan hal tersebut bersifat sensitif dan rentan mengalami serangan siber.

"Saya melihat ada serangan cyber bersifat teknis, Bapak-Bapak kan disini (rapat) secara terbuka. Kemudian serangan cyber yang bersifat sosial, Bapak-Bapak kan disini secara terbuka. Bukankah ini mempermudah untuk orang-orang yang ingin menggunakan, memasuki celah-celah yang Bapak buka pada hari ini?" kata Nurul Arifin dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Untuk yang lain-lain ya silahkan terbuka, tapi saya mempertanyakan, yang Pilkada ini Bapak sungguh-sungguh mau terbuka? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih," sambung Nurul.

Masukan dari Nurul Arifin itu lantas diamini oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian yang menyatakan kalau memang seharusnya rapat pembahasan demikian tertutup.

Hanya saja, untuk agenda pemaparan 100 hari kerja BSSN bisa digelar secara terbuka lantaran publik perlu mengetahui.

"Kalau demikian kami sarankan nanti pada saat paparan mulai Pilkada, mohon izin tertutup. Tapi paparan yang sampai dengan program pemerintah ini kami (terbuka)," beber Hinsa.

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Cagub-Cawagub PDIP Unggul di Pilkada Jakarta dan Jateng

Nurul Arifin kembali memberikan respons kalau masukan dari Hinsa itu bisa diterapkan. 

Lantaran memang, publik kata dia perlu mengetahui soal apa yang dilakukan BSSN ke depan.

"Tapi untuk kerahasiaan, itu yang tentang Pilkada, itu sangat krusial. Saya mempertanyakan juga, is it true Bapak mau terbuka? Kan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Harusnya ya tertutup Pak," tutur Nurul Arifin.

Atas adanya diskusi tersebut, Aher selaku pimpinan rapat menyatakan kalau pembahasan terkait 100 hari kerja BSSN bisa digelar secara terbuka.

Hanya saja untuk pembahasan terlihat Pilkada karena banyaknya persoalan sensitif maka digelar secara tertutup.

"Tapi pas kita masuk ke persiapan Pilkada, karena banyak hal-hal yang sensitif, kemudian tidak pas untuk jadi pengantar publik. Jadi justru kita hadirkan untuk keamanan kita bersama-sama, kita tertutup gitu ya. Terima kasih," tandas Aher.