Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan membantah tudingan dari PDIP mengenai adanya partai coklat yang bermain saat perhelatan Pilkada 2024.

Diketahui, partai coklat yang dimaksudkan adalah oknum anggota polisi dan aparatur sipil negara (ASN) yang turut terlibat aktif memenangkan salah satu paslon tertentu. 

Khususnya, paslon yang mendapatkan endorse dari kekuasaan.

Menurut Hinca, pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan selama Pilkada 2024.  

Baca juga: Strategi KIM Plus Menang Telak di Pilkada 2024 Meski Tanpa Mahkota, Golkar Paling Apes

Dia mengatakan, bukan suatu yang mengherankan jika polisi menjaga TPS di sejumlah daerah.

"Tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkamtibmasnya itu ya. Dan dia hadir di masyarakat. Dalam rangka ini semua. Nah ketika pilkada mereka hadir menjaga, paling tidak berapa itu, satu polisi, nggak bisa satu TPS. Kan harus dijaga itu ya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mencontohkan perhelatan Pilkada Sumatra Utara 2024 yang memenangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution versi hitung cepat (quick count). 

Dia mengklaim kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

"Saya melihat kepolisian ya menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi, partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan, sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada partai coklat," jelasnya.

Di sisi lain, Hinca memahami jika ada pihak yang kalah merasa tidak puas dalam kontestasi Pilkada kali ini. 

Dia menyebut kejadian ini persis dialami pada Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Menteri AHY: Proses Pilkada Serentak 2024 Berjalan Aman, Mudah-mudahan juga Demokratis

"Setiap kali ada pesta demokrasi, selalu ada istilah kecurangan ini. Selalu begitu ya, setiap yang kalah selalu (bilang) curang. Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya (pengaduannya) ada, mana itu salurannya? tentu pendekatan hukum. Kemana? kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," pungkasnya.

Anomali di Pilkada Banten

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengaku tidak habis pikir dengan anomali yang terjadi di Pilkada Banten 2024.