TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyoroti isu konflik yang mengganggu proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Papua.

Masalah ini menjadi sorotan setelah Afif, sapaan akrabnya, menerima pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mempertanyakan apakah Pilkada di Papua lebih baik ditiadakan.

"Pagi tadi saya di-WA oleh Menteri Dalam Negeri. Mas Afif, kalau kaya begini situasinya, kita harus pikirkan, apakah masih perlu Pilkada di Papua," ungkap Afif dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/12/2024) malam.

Pernyataan ini menegaskan keprihatinan baik KPU dan pemerintah terhadap kondisi di sejumlah daerah di Papua, seperti Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Lanny Jaya yang masih dilanda konflik.

Saat ini rekapitulasi suara di wilayah-wilayah tersebut masih belum selesai akibat konflik.

Sejauh ini Afif telah mengambil langkah untuk menghubungi para ketua KPU di daerah-daerah terkait.

Ia menegaskan pentingnya penyelesaian rekapitulasi dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

"Ini gak bisa kita memilih, maka saya telepon Semua ketua yang di daerah-daerah belum selesai," ujar Afif.

"Hari ini enggak selesai, tarik semua provinsi. Maka kami mengambil kebijakan pleno kabupaten/kota yang belum selesai maksimal 14 (Desember), untuk provinsi 16 (Desember). Hari ini enggak selesai semua, saya suruh tarik ke ibukota," sambungnya.

Baca juga: Pencoblosan di Puncak Jaya Papua Tengah Diwarnai Kericuhan, Polisi Ungkap Kronologi

Ia juga menjelaskan beberapa daerah sudah mengambil langkah serupa. Seperti Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak yang prosesnya telah dipindahkan ke Nabire.

Sementara itu, wilayah Paniai, Tolikara, dan Lanny Jaya masih menghadapi tantangan berat, termasuk konflik yang membuat proses penyelenggaraan Pilkada semakin sulit.

Afif berharap seluruh proses Pilkada, khususnya di Papua, dapat segera terselesaikan.  

"Kita doakan semoga yang belum selesai segera selesai dan mengikuti jejak bapak ibu sekalian. Mereka pasti enggak ada (hadir) di sini. Masih mengawal pleno di daerah masing-masing," tutupnya.