Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontestan Pilkada Jawa Timur 2024 nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah mengungkap, pihaknya tidak memungkiri adanya pelibatan aparat negara atau dalam hal ini partai cokelat (Parcok) di kontestasi Pilkada Jawa Timur kemarin.

Kontestan yang diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, dirinya mendapatkan laporan demikian melalui para kader PKB dan juga pendukungnya.

Baca juga: Dituding Menang Pilkada Sumut karena Parcok, Begini Jawaban Bobby Nasution

Pengaruh parcok tersebut kata Luluk menang sejatinya besar terjadi untuk pemilihan Bupati.

"Ya beberapa laporan ya di akar rumput memang ada sinyal seperti itu, khususnya sih yang memang kita terima laporannya terjadi di beberapa pilkada khususnya kabupaten," kata Luluk saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Baca juga: Respons Kapolri soal Isu Parcok Intervensi Pilkada 2024: Saya Bukan dari Partai

Hanya saja kata Luluk, bukan tidak mungkin kalau peran dari parcok dalam Pilkada kabupaten kota itu memiliki pengaruh pada kontestasi pemilihan gubernur.

Pasalnya, ada beberapa Paslon bupati-wakil bupati maupun walikota-wakil walikota yang partainya beririsan dengan partai pengusung dari cagub-cawagub.

"Nah hanya saja memang pilkada kabupaten ini ada yang kemudian beririsan dan juga bersinggungan dengan pilihan gubernur begitu karena memang masing-masing dari kami ini kebetulan kan juga punya calon-calon yang kontestasi di pilihan kabupaten ya baik itu sebagai pilbup atau kemudian sebagai calon wali kota gitu," kata dia.

Jika peran dari parcok tersebut masif dilakukan maka kata dia, akan secara pasti berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara paslon lainnya.

"Maka ini ya pasti kemudian memberikan cukup signifikan dampak dan pengaruh lah kepada elektoral dan kemudian juga ya situasi yang memang relatif tidak kondusif," ujar Luluk.

Terlebih, dirinya mengungkap kalau sempat tersiar adanya narasi permohonan untuk memilih salah satu Paslon kepala daerah dengan konsekuensi yang dihadapi jika tidak menaati.

Hanya saja, Luluk tidak membeberkan secara detail pihak mana yang secara terang-terangan memberikan pernyataan tersebut.

"Apalagi kemudian ada semacam statement, oke kalau mau aman harus pilih ini, kalau mau kondisi baik-baik pilih ini, kalau kamu mau dipanggil maka harus memenangkan calon tertentu dan ini biasanya kan unsur-unsur ASN atau kemudian unsur misalnya kepala desa atau perangkat desa. Jadi ini masih ternyata berlaku," kata dia.

Baca juga: Tim Hukum PDIP Siapkan Saksi dan Bukti Dugaan Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024 untuk Dibawa Ke MK

Ke depan, Ketua DPP PKB itu berharap agar praktik yang dapat mencederai proses demokrasi tersebut bisa dihentikan.