Harusnya menurut Luluk, pemahaman masyarakat Indonesia yang makin baik bisa mendorong terjadinya demokrasi yang lebih matang dan sehat.

"Harus menjadi PR kita bersama sekali lagi bagi masyarakat Indonesia mohon di manapun Pilkada ini diselenggarakan ayo dong kita akhiri bareng-bareng," tandas dia.

Meski mengetahui adanya peran dari aparat negara dalam Pilkada, namun Luluk memastikan kalau PKB tidak akan melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK RI.

Luluk menyatakan, sejatinya PKB sudah memahami soal tidak mudahnya membuktikan gugatan di MK, hak itu berkaca dari Pilpres 2024 lalu.

"Ya ini mungkin pilihan ya bagi PKB di Jawa Timur, karena belajar dari pengalaman Pilpres kemarin juga sangat tidak mudah untuk membuktikan (kecurangan) mencari keadilan," ujar Luluk.

Meski begitu kata Luluk, pihaknya memberikan catatan kritis terkait penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur 2024. 

Adapun persoalan yang disorot oleh Luluk yakni maraknya terjadi politik uang atau money politic.

"Masih terjadinya ya praktek-praktek money politic yang sangat masif dan cenderung agak terstruktur, sistematis masifgitu, karena melibatkan berbagai aktor dan itu terjadi hampir merata di seluruh Kabupaten," ungkapnya.

Bahkan Luluk mengakui, kegiatan politik uang itu dilakukan secara terang-terangan oleh lawan poltiknya.

Kata dia, praktik tersebut tidak hanya digerakkan saat malam hari, melainkan juga pada siang hari.

"Yang sangat prihatin karena ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat normal, dan itu juga dilakukan bukan hanya di dini hari atau di tengah malam bahkan ada yang terang-terangan dilakukan di siang hari dan seterusnya," tukas dia.