TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei KedaiKOPI menggelar kegiatan Mobil Ide Rakyat di tiga provinsi di pulau Jawa bagian Barat yang tersebar di lima titik lokasi dalam kurun waktu 18-25 November 2023.

Mobil Ide Rakyat adalah kegiatan edukasi politik yang bertujuan menangkap aspirasi masyarakat khususnya generasi muda dalam menyambut Pemilu 2024.

Ada berbagai pertanyaan yang diajukan saat polling, seperti money politics, privilege dalam dunia politik, hak angket DPR terkait putusan kontroversial MK, faktor penentu dalam memilih presiden dan kriteria calon presiden yang pro anak muda.

Sebanyak 1269 orang menyampaikan aspirasinya atas isu-isu yang menjadi bahan perbincangan nasional.

Secara demografi, jumlah pengunjung Mobil Ide rakyat berjenis kelamin laki laki 54,6 persen dan perempuan 42,7 persen, usia gen z sebanyak 78,1 persen dan 52,3% berstatus pelajar/mahasiswa.

Beberapa hasil polling mengungkapkan, sebanyak 75,8% responden menyatakan suara mereka tidak bisa dibeli meskipun diberi sesuatu oleh kandidat. 

Pada pertanyaan privilege di karier politik, 58,6% responden mengungkapkan pandangannya bahwa anak muda dapat memiliki karir politik yang cepat dengan bermodalkan kecerdasan dan kompetensi yang dimiliki.

Namun 39,2% responden berpendapat sulit bagi anak muda untuk memiliki karir cepat di dunia politik bila tidak disokong oleh pengaruh orang dalam yang kuat.

"Responden gen z saat ditanya keinginan mengenai politisi muda dalam pertanyaan terbuka, ada dua jawaban teratas yakni pro rakyat dan kerja nyata," kata Kepala program Mobil Ide Rakyat Rifqi Islami.

Ia menyebutkan ada hal menarik.

"Pada pertanyaan keinginan politisi muda berdasarkan gender, kriteria seperti sederhana dan tegas, berada di urutan bawah," kata Rifqi.

Rifqi mengatakan pada pertanyaan apakah DPR perlu melayangkan hak angket guna melakukan penyelidikan dan menginvestigasi hasil putusan MK, sebanyak 64,1% menjawab perlu dilakukan.

“Saat ditanya hal apa yang menjadi prioritas dalam memilih presiden, visi misi berada di urutan teratas sangat penting oleh 39,5% responden dan janji kampanye di urutan buncit sebesar 8,3%,” paparnya.

Responden yang merasa tidak puas menganggap tugas presiden lima tahun mendatang harus menyelesaikan hal hal yang menjadi keresahan, seperti diantaranya masih adanya korupsi (21,4%), kondisi ekonomi yang tidak stabil (21,2%) serta kemiskinan (19,2%).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyoroti hasil polling yang menyebutkan masyarakat khususnya gen z lebih mementingkan visi misi ketimbang gimmick politik.

"Hal ini membuktikan pemilih muda cerdas dalam memilih calon pemimpinnya," kata Hensat sapaanya.

Hensat mengatakan aspirasi dari rakyat sudah seharusnya didengarkan oleh setiap insan yang terlibat dalam pemilu, bukan hanya KPU, Bawaslu, Partai Politik, Paslon Pilpres.

Melainkan juga penguasa saat ini yang akan menyerahkan tongkat estafet pada pemimpin baru.

“Kehadiran MIR (Mobil Ide Rakyat) ini diharapkan bisa jadi inspirasi kelompok lain untuk meniru hal yang sama. Tidak harus mobil, bisa kendaraan lain yang penting bisa menangkap aspirasi rakyat dan hasilnya diinformasikan kembali ke rakyat, disuarakan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam Pemilu 2024,” tutupnya. 

Sebelumnya, usulan hak angket terhadap MK disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2023) lalu.

Masinton menilai terjadi tragedi konstitusi setelah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.

"Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi," kata Masinton.

Dia menegaskan konstitusi harus berdiri tegak, tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit.

Masinton menjelaskan dirinya bersuara bukan atas kepentingan pasangan capres dan cawapres 2024.

"Tapi saya bicara tentang bagaimana kita bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini," ucapnya.

Baca juga: Usulkan Hak Angket MK, Masinton PDIP Klaim Didukung 8 Anggota DPR Dari 3 Fraksi

Dia menambahkan putusan MK tersebut tidak berdasarkan kepentingan konstitusi, namun dianggap putusan kaum tirani.

"Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi, putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak," jelas Masinton.

Sekilas Tentang KedaiKopi

Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Lembaga Survei KedaiKOPI merupakan lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. 

Pendiri sekaligus komisaris KedaiKOPI adalah Hendi Satrio, sementara Kunto Adi Wibowo menjabat sebagai direktur eksekutif.

Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI tak hanya menyediakan data yang menjadi basis pengambilan keputusan, tetapi juga dapat merumuskan strategi komunikasi hingga melakukan monitoring opini.

Tenaga ahli di KedaiKOPI adalah anggota WAPOR (World Association of Public Opinion Research) dan WAPOR Chapter Asia. Di tingkat lokal bergabung bersama AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia).

KedaiKOPI diinisiasi dari kelompok diskusi yang mengulas sejumlah persoalan publik, bedah buku serta pemantauan terhadap opini yang berkembang di media massa. Pada 28 Oktober 2014 kelompok diskusi ini membentuk badan hukum dengan nama PT KIO Sembilan Lima dan berkembang menjadi perusahaan profesional yang melayani jasa riset opini publik lewat survei dan jasa konsultan komunikasi.