DPR Desak Usut Tuntas Kasus JL RE Martadinata

Laporan wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduga terjadi penipuan yang berakibat pada amblasnya jalan Arteri RE Martadinata, Kamis (16/9/2010), kemarin. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang Keuangan, Negara Harry Azhar Aziz, di Jakarta, Jumat (17/9/2010).

Diungkapkan Harry, bahwa bantalan anggaran yang disediakan hanya ditujukan pada saat darurat. Bukan karena adanya kesalahan perencanaan, seperti yang dirasakannya dalam kejadian amblasnya jalan RE.  Martadinata.

“Bantalan adalah untuk saat-saat force majeur, yang sesuatu di luar perencanaan, bukan salah perencanaan,” ujarnya.

Ditegaskannya, kasus amblasnya jalan ini merupakan kesalahan perencanaan dan pengelolaan. “Jalan ini menurut saya ini kesalahan perencanaan dan pengelolaan, bahkan mungkin penipuan disitu,” tandasnya.

Harry mengatakan bahwa bila nanti ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka akan diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit.

“Kalau misalnya Spek tidak sesuai, kalau sampai situ, BPK layak untuk masuk,” pintanya..

Ketika ditanya bagaimana jika peristiwa itu digolongkan force majeur atau salah perencanaan, ditegaskannya, itu harusnya sudah diperhitungkan sebelum membangun.

“Kalau erosi, harusnya sudah diperhitungkan. Anggaran katakanlah 10, kalau ada erosi butuh tambahan 1. Jadi masukkan 11, kalau ada erosi,” paparnya.

Dikatakannya, bahwa pihak kontraktor harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut.  Bukan hanya kontraktor, lanjutnya, pihak yang memutuskan kontraktor pun harus dikenai sanksi.

”Harus ditanggung kontraktor. Yang memutuskan pemilihan kontraktor juga harus ada sanksi. Harus ada yang mengusut,” ujarnya.