ICW: Pendidikan Gratis di Jakarta Bernuansa Politis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke menyatakan Pemprov DKI menanggung biaya pendidikan di Jakarta, dengan meluncurkan program Wajib Belajar 12 tahun.

Program pendidikan gratis dinilai lebih bernuansa politis, karena berdekatan dengan Pemilukada DKI.

Menurut Peneliti Korupsi Pendidikan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, Foke selaku gubernur bersama inspektorat, seharusnya turun langsung ke lapangan. Febri menyoroti masih adanya sekolah di Jakarta yang membebankan iuran bulanan, pembelian LKS, dan baju sekolah kepada orangtua siswa.

"Kebijakan pendidikan gratis di Jakarta kesannya mendadak. Kebijakan ini untuk rakyat atau sebatas politis?" ujar Febri, Kamis (26/7/2012).

Febri juga mengomentari kasus terbaru di SMAN 14 Jakarta Timur, di mana pihak sekolah mengeluarkan kebijakan adanya iuran sebesar Rp 200 ribu kepada setiap orangtua murid. Pihak sekolah berdalih iuran untuk biaya sewa gedung, karena gedung sekolah yang biasa dipakai akan direnovasi total.

"Kebijakan itu (iuran Rp 200 ribu) bentuk dari kegagalan Dinas Pendidikan DKI dalam perencanaan anggaran. Seharusnya, Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan lokasi baru yang sesuai standar kebutuhan sebuah SMA," papar Febri.

Renovasi sekolah, lanjutnya, merupakan bagian investasi Pemprov DKI. Karena itu, Febri berpendapat tidak ada alasan yang kuat bagi pihak sekolah atau komite untuk membebankan orangtua murid.

Sedangkan keluhan mengenai pungutan biaya uang LKS sebesar Rp 195 ribu dan baju seragam sebesar Rp 450 ribu dari para orangtua murid di sekolah yang sama, Febri menilai itu merupakan pelanggaran dari kebijakan Pemprov DKI.

"Kasus seperti ini sering terjadi. Buruknya pengawasan dari inspektorat dan Dinas Pendidikan DKI menyebabkan hal ini kembali terjadi," tuturnya. (*)

BACA JUGA

• Mayoritas Senjata yang Disita karena Izinnya Habis
• Sosok Novi di Mata Sang Ayah
• Keluarga Tidak Setuju Mayat Novi Diotopsi
• Ayah Novi Tahu Kecelakaan Anaknya dari Iswara