KPU DKI Bantah Minta Tambah Rp 21 Miliar

Kekurangan anggaran di putaran kedua, diakibatkan ada kebutuhan yang belum masuk anggaran. Misalnya pengadaan TPS (Tempat Pemungutan Suara), konsumsi KPPS (Kelompok penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara), tambahan sosialisasi di televisi dan iklan.

"Rp 59 miliar (anggaran putaran kedua) itu ternyata masih ada kebutuhan di putaran kedua yang belum tercantum. Kekurangannya dicari dari sisa anggaran pertama," ujar Sumarno, Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Tribunnews.com.

Untuk mencairkan sisa anggaran tersebut, lanjut Sumarno, pihaknya harus mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI. "Kekurangan putaran kedua akan ditutupi sisa anggaran pertama. Tidak ada permintaan anggaran baru, " ujarnya.

Dikatakannya, untuk putaran dua, KPU DKI memerlukan dana sekitar Rp 79 miliar lebih. Selama pelaksanaan pilgub DKI, KPU DKI memiliki anggaran Rp.258 miliar. Sebesar Rp.199 miliar telah dialokasikan untuk putaran pertama.