TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra sebagai partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ahok menanggapi isu adanya perombakan besar-besaran dalam susunan birokrasi di jajaran Pemprov DKI.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, M Sanusi, mengatakan, Gerindra tak akan melakukan intervensi pada Jokowi-Ahok mengenai siapa-siapa saja pejabat DKI yang akan diganti.
Menurut dia, hal itu adalah hak Jokowi-Ahok sebagai pimpinan baru di Pemprov DKI.

"Kami tidak melihat subjek seseorang. Wajar bila setia terhadap incumbent, namun kalau setianya berlebihan seperti melakukan intimidasi pada warga agar memilih incumbent, itu harus dipertanyakan," ujar Sanusi, Senin (24/9/2012).

Anggota Komisi D DPRD DKI ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut memberikan rekomendasi pada Jokowi-Ahok mengenai kinerja seluruh unit yang ada di Pemprov DKI.

Menurutnya, unit yang memiliki kinerja baik, tentu akan dipertahankan. "Kalau Sekda DKI, sudah pasti (diganti). Kan waktunya sudah mau habis (pensiun)," paparnya.

Sebelumnya, Sekda DKI Fadjar Panjaitan memang sempat melontarkan kritik bagi pasangan Jokowi-Ahok sebelum hari pemungutan suara.

Fadjar bahkan berani mengatakan program yang diusung Jokowi-Ahok terkesan mengada-ada dan data yang dipaparkan pun salah saat debat cagub kemarin.

"Contohnya pembenahan pemukiman kumuh di Bukit Duri. Tidak mungkin membangun pemukiman di trase kali Ciliwung Bukit Duri," ujar Fadjar.