DPR Minta Kenaikan Tarif KRL Ditunda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, meminta pemerintah menunda kenaikan harga tiket KRL Commuter Line Jabodetabek sebesar Rp 2.000.

Karena, menurut Teguh, seharusnya pengelola KRL menunjukkan peningkatan kualitas layanannya secara maksimal dulu, baru kemudian menaikkan tarif.

Apalagi, terkait pelayanan publik seperti transportasi massal di negara manapun, ada subsidi yang diberikan oleh negara. Sehingga, masyarakat mendapat keringanan.

"Saya sangat menyayangkan komitmen pemerintah dan para pengelola tansportasi massal bila orientasi keuntungan. Khususnya, yang dijalankan oleh BUMN. Karena, inefisiensi dalam pengelolaan dibebankan kepada pengguna. Ini kan sesuatu yang tidak adil untuk masyarakat," tutur Teguh kepada Tribun, saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Menurut politisi PAN, keadaan inilah yang selalu mendorong adanya privatisasi atau liberalisasi, dengan membuka kran kompetisi agar ada pemain lain yang bisa masuk ke sektor ini.

Teguh berharap, terjadi persaingan pelayanan dan harga, sehingga pengguna punya pilihan yang paling menguntungkan.

"Penundaan kenaikan tarif adalah langkah terbaik, agar tidak menimbulkan ekses yang tidak kita harapkan," imbaunya. (*)

BACA JUGA