TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat pemindahan kantor dinas ke Balaikota DKI untuk efisiensi ruang dan waktu. Ia menilai, semuanya akan lebih mudah jika berkumpul di dalam satu gedung.

"Kalau bisa mah efisien banget. Bayangin kalau rapat saya tinggal naik turun lift, semuanya kumpul dalam satu gedung. Cuma masalahnya cukup enggak gedung kita ini? Ha ha ha," kata Basuki, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat, (19/10/2012).

Sementara itu, menurutnya, pemindahan kantor dinas itu ke Balaikota DKI tidak akan mengganggu kinerja pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lainnya.

"Enggak. Kita ada ukuran. Ini bukan kehendak saya. Orang kerja itu sudah ada rumusnya. Berapa luas kantornya, itu ada rumusnya. Makanya, kita minta bagian tata ruang ini mulai menghitung. Makanya saya bilang, kalau sampai kurang, terus bongkar tembok kan sayang juga uangnya. Jadi, yang direhab atau renovasi baru itu harus gunakan standar baru," papar Basuki.

Selanjutnya, ia mengambil contoh, ruang kerjanya yang cukup luas itu. Basuki menggunakan ruang kerja yang sebelumnya dipakai oleh mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Ia coba "menyulap" ruang kerjanya juga sebagai ruang rapat untuk staf pribadinya.

"Coba lihat ruang kerja saya, sekarang ini saya tambahkan satu meja untuk rapat. Jadi, saya sambil kerja, staf saya bisa sambil rapat depan saya. Jadi, saya tidak ada ruang pribadi. Saya tidak ingin ada satu orang kuasai ruangan sendiri," kata Basuki.

Basuki sudah mengadakan pertemuan bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas penghematan anggaran di ruang Bappeda, Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa, (16/10/2012) lalu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Basuki untuk melakukan penghematan anggaran daerah dengan pemanfaatan ruangan di sekitar kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan sesuai rencananya bersama Jokowi akan menggabungkan kantor dinas DKI yang berada di luar Balaikota akan digabungkan dengan kantor Pemprov DKI dan kantor dinas yang berada di luar Kantor Pemprov DKI akan dialihfungsikan menjadi pasar terpadu Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ditemui secara terpisah, Jokowi mengatakan, wacana penyatuan kantor dinas dengan Balaikota itu merupakan langkah efisiensi agar dinas itu bisa saling terkoneksi. "Biar gampang nyambung. Nanti ruangan yang ditinggal untuk hal yang produktif, semua ruang harus produktif. Kalau nganggur ya disewain," kata Jokowi.