TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin warga Tanah Merah dan kampung Beting akan mendapat KTP setelah dari tahun 1986 tak diakui sebagai warga Jakarta.

Jokowi menjelaskan Pemprov DKI akan segera memproses pembuatan KTP bagi warga Tanah Merah dengan membentuk RT/RW di kawasan tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta warga Tanah Merah dan kampung Beting untuk bersabar, karena penerbitan KTP untuk warga tersebut tidaklah sebentar dan cukup lama.

"Saya sudah instruksikan pak Wali Kota Jakarta Utara untuk memperoses pembuatan RT/RW agar warga Tanah Merah dan kampung Beting mendapat KTP. Soal teknis dan segala syarat administrasi yang perlu disiapkan, saya serahkan ke pak Wali Kota," ujar Jokowi, Selasa (6/11/2012) saat berkunjung ke Tanah Merah.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menegaskan pembentukan RT/RW di Plumpang ada syaratnya, dikarenakan warga Tanah Merah dan kampung Beting selama ini menempati lahan milik Pertamina secara ilegal.

Menurutnya Pertamina harus lebih dulu membangun buffer zone (zona aman) di sekitar Tanah Merah. Karena pada tahun 2009, depo Plumpang milik Pertamina pernah terbakar hebat. Sehingga dengan adanya buffer zone, bila terjadi kebakaran, maka tidak akan menggangu masyarakat disekitarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI sebelum Jokowi tak berani membentuk RT/RW bagi penduduk Tanah Merah dan menerbitkan KTP karena melanggar aturan kependudukan dan catatan sipil, dan warga memang menempati lahan milik Pertamina secara ilegal. Jokowi pun meminta masalah sengketa lahan jangan dikaitkan dulu dengan rencana penerbitan KTP bagi warga Tanah Merah.