TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak diluncurkan pertama kali pada 10 November kemarin, Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai memang dibutuhkan oleh warga Jakarta.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), Muhlis Ali, program KJS paling dinanti oleh warga Jakarta karena warga yang memegang kartu tersebut bebas dari seluruh biaya berobat dan rawat inap baik di puskesmas maupun rumah sakit.

"Warga pemegang KJS dapat memiliki kartu ini tanpa melalui proses administrasi berbelit-belit. KJS ini juga bisa digunakan siapa saja oleh warga DKI tanpa melihat status ekonomi dan pekerjaan, asal mereka mau dirawat di kelas III," ujar Muhlis saat diskusi bertajuk Kartu Jakarta Sehat: Solusi Untuk Kesehatan Warga Jakarta, di Galeri Cafe TIM, Kamis (13/12/2012).

Ia menilai KJS lebih baik dari Askes atau Jamsostek. Menurutnya pemegang Askes atau Jamsostek masih harus mengikuti prosedur dimana prosedur tersebut tak semudah jika berobat menggunakan KJS.

"Tapi masih ada rumah sakit atau puskesmas yang memungut biaya dengan alasan macam-macam. Pemda DKI harus bersikap tegas dan menindak oknum-oknum nakal tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PPJ, M Taufik, mengatakan puskesmas di Jakarta juga harus dibenahi agar tidak semua pemegang KJS bertumpu pada rumah sakit jika berobat. Menurutnya masyarakat sangat antusias dengan program KJS sehingga DPRD DKI juga berkepentingan mengawal program tersebut agar tepat sasaran.

"KJS ini diprogramkan oleh Gubernur kan bukan untuk gol tertentu, tapi untuk masyarakat. Bukan soal program ini efektif atau tidak, tapi memang dibutuhkan masyarakat," tuturnya.

"Sakit tinggal datang ke puskesmas dan rumah sakit. Warga jadinya tenang. Kami mendukung program Kartu Jakarta Sehat," tambahnya.

Klik: