TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Kedewasaan berpolitik dan kematangan dalam berdemokrasi harus dimiliki oleh siapapun yang masuk dalam arena politik praktis. Mulai dari politik organisasi, kepartaian hingga politik Pemilu dan Pemilukada. Dan kedewasaan berpolitik itu, tidak hanya harus dimiliki para tokoh dan kandidat yang akan bertarung, juga harus dimiliki oleh setiap individu yang menjadi tim sukses dan pemenangan pasangan kandidat. Sehingga ke depan, Indonesia bias lebih matang dalam berpolitik, baik lokal, regional, maupun internasional.

Hal itu diungkap Pengamat Politik senior Arbi Sanit, Kamis (20/12/2012), menanggapi munculnya gugatan pasca pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi yang dilangsungkan hari Minggu (16/12/2012). Seperti diketahui, setelah pencoblosan dan muncul hasil quick count (penghitungan cepat) sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon Walikota Bekasi, Sumiyati Mochtar Mohamad-Anim Imamudin (SM2) dan Dadang Mulyadi-Lukman Hakim (DALU) secara terang-terangan menyatakan menyiapkan gugatan untuk dibawa ke Mahkamah Kontitusi (MK).

Menurut Arbi Sanit, kekecewaan atas hasil Pilkada wajar. Dan hampir di semua daerah kondisi seperti itu terjadi. Yang terpenting, jika kekecewaaan itu muncul atas temuan kesalahan Pilkada, tunjukan bukti-bukti kuatnya. Karena gugatan atas itu diperbolehkan dan ada koridor hukumnya. Tapi, jangan sampai gugatan itu muncul hanya semata karena kalah atas pertarungan di Pilkada. Sampai-sampai temuan dan bukti-bukti tidak kuat. Bahkan ada yang sampai dibuat-buat. Jika itu yang terjadi, gugatan yang dilayangkan orientasinya hanya kekuasaan, bukan demokrasi.

”Di sinilah demokrasi kita diuji. Bagaimana setiap kandidat yang jelas sebagai calon pemimpin dites kematangan politik dan demokrasinya. Jika mereka tidak memiliki itu, berarti mereka bukan pemimpin. Buktikan dong jargon siap kalah siap menang yang selalu didengungkan di awal Pilkada. Tapi harus diakui, belakangan semakin banyak sosok pasangan kandidat di Pilkada yang tidak kredibel dan berkualitas. Hitungannya hanya politik pragmatis dan nge-pop. Tidak ada ukuran integritas dan syarat-syarat ideologis bagi calon pemimpin di Pilkada,” urai Arbi.

Terpisah, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya Murhali Barda meminta semua pihak untuk menjaga kondisi pasca Pilkada Kota Bekasi. Jangan sampai muncul riak-riak di tengah masyarakat yang ia nilai sudah sangat baik karena mampu melewati perhelatan pesta demokrasi lima tahunan Kota Bekasi tanpa gesekan apalagi kericuhan. Jangan sampai potensi-potensi konflik terus menguat akibat ditungganggi oleh seklompok orang yang memiliki kepentingan tidak sehat dan tidak bertanggung jawab, membuat Kota Bekasi kacau balau.

”Saya bersyukur pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi berjalan lancar tanpa kendala berarti. Keamanan terjaga, kondisi pun tetap kondusif. Jika ada yang merasa kecewa dengan hasil Pilkada Bekasi, silakan ajukan gugatan tersebut sesuai koridor hukum. Tapi ingat, jangan sampai membenturkan masyarakat di bawah. Nanti jika hasil gugatannya ditolak, harus siap menerima. Dan begitupun sebaliknya. Kalau saya pribadi, saya menerima hasil apapun dari Pilkada Bekasi ini. Yang terpenting, bagaimana Kota Bekasi ke depannya,” ujar Murhali.

Karena bagi ustadz berjuluk Singa Bekasi ini, kepemimpinan itu sebuah amanah yang memiliki pertanggungjawaban tidak main-main. Ketika mengemban amanah, siapapun harus siap menanggung segala risiko atas tugas dan tanggung jawabnya.

”Pesan saya, pemimpin yang dipercaya masyarakat hasil Pilkada harus mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat hingga memiliki visi yang sama untuk membangun Bekasi lebih baik dari sekarang. Selanjutnya, Pemkot Bekasi bias lebih jeli untuk meminimalisir potensi konflik yang ada,” paparnya.

Klik Tribun Jakarta Digital Newspaper