TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Gubernur DKI Jokowi menegaskan,  Pemprov DKI masih memiliki dana untuk menanggung program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pernyataan Jokowi sekaligus menepis rumor yang mengungkap, anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan DKI yang jebol akibat KJS.

"Sampai kemarin saya minta laporan, jadi di APBD DKI 2012 masih ada Rp 23 miliar untuk kesehatan. Masih ada (uangnya), cuma administrasi dan verifikasi yang belum selesai. Bukan enggak ada uangnya," ujar Jokowi, Kamis (20/12/2012) di Balai Kota.

Orang nomor satu di Jakarta ini menuturkan sampai akhir Desember nanti akan dihitung lagi apakah anggaran kesehatan 2012 cukup untuk menanggung pasien pemegang KJS. "Kalau enggak cukup pun tak apa, ditutup (dibayar) tahun depan. Dari dulu sudah seperti itu. Akan kita perbaiki terus," katanya.

"Kalau perencanaan baik, Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) akan turun drastis. Tapi ya enggak tahun ini. KJS saja baru diluncurkan 10 November, sudah ribut utang-utang," tambahnya.

Sebagai informasi, dari data Dinas Kesehatan DKI sampai dengan tanggal 10 Desember ada 3,8 juta kasus penyakit yang mengklaim pembayarannya ke Pemprov DKI.

Angka tersebut termasuk warga miskin dan ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sejak KJS diluncurkan, sudah ada 4,7 juta jiwa yang berobat menggunakan KJS, dari sebelumnya 2,7 juta.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan tahun ini mencapai Rp 769 milliar. Bulan lalu, sudah terserap hingga 90 persen atau sekitar Rp 692,1 milliar.

Namun, tahun depan akan ada penambahan alokasi dana jaminan kesehatan menjadi Rp 1,2 trilliun ditambah dengan Rp 355 milliar guna melunasi tunggakan.