Pangdam: Pengerahan Pasukan Atasi Banjir bukan karena di Kawasan Elite
Dinding tanggul Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, yang jebol cukup menyedot perhatian banyak pihak. Akibat jebolnya Banjir Kanal Barat
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinding tanggul Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, yang jebol cukup menyedot perhatian banyak pihak. Akibat jebolnya Banjir Kanal Barat (BKB), kawasan Thamrin dan Sudirman lumpuh total pada Kamis (17/1/2013).
Tak ayal, gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahkan menunggui pembangunan tanggul tersebut sejak tadi malam.
Selain Jokowi, Pangdam Jaya Mayjend Erwin Hudawi Lubis juga turut melihat pasukan-pasukan elit TNI yang turun di lokasi. Diantaranya Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Marinir TNI AL.
Dari jajaran kepolisian, jenderal bintang satu juga turun yakni Brigjen Pol. Sujarno yang kini menjabat wakapolda Metro Jaya.
Keterangan Mayjend Hudawi Lubis hingga sore ini, prajuritnya sudah lima kali pergantian (lima shift). Satu shiftnya bisa mencapai 400-500 prajurit. Bahkan, kata Lubis, tadi siang diperkirakan satu shift mencapai 800-1.000 orang.
Besarnya perhatian yang tercurah untuk tanggul yang jebol sepanjang 30 m itu, lanjut Lubis, semata-mata karena demi kepentingan masyarakat banyak.
Bekas Pangdam XII Tanjung Pura itu menampik jika perhatian tersebut karena kawasan Menteng dihuni 'orang-orang besar'. Sederet nama besar memang menjadi penghuni Menteng. Diantaranya Wapres Beodiono, Panglima TNI Agus Suhartono, Gubernur DKI, Kedutaan Besar Korea Utara, hingga rumah Pangdam Jaya sendiri.
"Akh enggak. Ini bukan hanya karena orang besar. Kebanyakan bukan orang besar. Justru masyarakat umum yang banyak menderita kerugian," ujar alumnus Akabri (Akmil) pada tahun 1980 itu.
Dikatakan Lubis, akibat dinding tanggul yang jebol akibatnya sungguh sangat parah karena melanda kawasan Sudirman dan Thamrin sehingga harus segera ditutup.
Sementara terkait penerjunan pasukan elite, Lubis mengatakan itu hal biasa sebab pasukan elite bukan hanya untuk urusan tempur.
"Sebenarnya pasukan elite tidak hanya untuk bertempur. Pasukan elite itu sama semuanya tentara itu. Untuk kemanusiaan tidak kalah penting," ujar pria asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara itu.
Meski jumlah pasukan TNI sangat signifikan, Lubis menegaskan komando tetap dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sebenarnya kita masih dibawah kendali tetap pemda DKI. Ini ada supervisi dari PU. Kita juga dari TNI punya kemampuan seni konstruksi di bantaran-bantaran sungai seperti ini," pungkasnya.
