TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak akan main-main untuk menindak tegas oknum yang menjadi calo di Rumah Susun (Rusun) Marunda.

"Ya, cari kalau ada suara (praktik percaloan) itu. Pasti saya cari," kata Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi ini pun membedakan, apabila nyatanya oknum tersebut adalah pengelola rusun itu sendiri, maka ia tidak segan memberikan hukuman yang berat.

Namun, mantan Wali Kota Solo ini tidak menjelaskan secara detail hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada oknum yang merupakan pengelola rusun.

"Belum ketemu. Kalau ketemu dan ternyata orang dalam, hilang," ujar Jokowi.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan Gubernur telah mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda.

Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.

"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).

Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.

"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.

"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati.

Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.

Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.

Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.