Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penghapusan KRL Ekonomi Jurusan Serpong dan Bekasi oleh PT KAI sebaiknya ditunda. Demikian disampaikan Komisi V DPR RI asal PPP Usman Jakfar di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

"Reaksi masyarakat atas rencana ini membuktikan PT KAI belum sepenuhnya memberi penjelasan secara terang kepada publik," katanya

Menurut Usman, ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik yang dilakukan oleh PT KAI.

Selain itu, kata Usman, jika melihat proses pembahasan di Komisi V DPR RI dengan pemerintah dan PT KAI, rencana penggantian KRL Ekonomi dengan KRL AC Ekonomi ini masih belum matang baik perencanaan maupun antisipasi atas dampak penerapan kebijakan tersebut.

"Jika merujuk penjelasan PT KAI tidak ada penghapusan KRL Ekonomi, namun yang ada penggantian gerbong ekonomi non AC menjadi gerbong ekonomi AC secara bertahap," tuturnya.

Ia mengatakan langkah ini ditujukan untuk peningkatan layanan transportasi yang layak di wilayah Ibukota Jakarta.

"Dalam rapat kerja dengan Ditjen Perkertaapian dan Dirut PT KAI  belum lama ini, juga diwacanakan soal keringanan tiket kereta bagi warga miskin dengan menunjukkan kartu miskin," imbuhnya.

Usman mengatakan opsi kebijakan penghapusan KRL ekonomi ini sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu kemudian disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.  Situasi yang terjadi saat ini, lanjutnya, menjadi bukti PT KAI belum siap menerapkan penghapusan KRL Ekonomi.

"Di antaranya reaksi publik yang cenderung menolak serta belum adanya solusi bagi penumpang dari golongan miskin atas rencana penghapusan KRL Ekonomi ini," tukasnya.