Tribunnews.com, Jakarta - Ahmad Husein Alaydrus menuding Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pro rakyat karena menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang. Basuki pun menjawab tudingan anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu.

"Justru saya pro rakyat, karena yang dipakai duit rakyat itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Karena menggunakan uang rakyat, Basuki menginginkan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat mengetahui apakah proyek itu perlu ditender ulang atau bisa diteruskan menggunakan anggaran yang ada.

"Kalau pro rakyat, seharusnya Pak Gubernur jangan masuk penjara dong kalau nanti ada wanprestasi. Makanya kita ingin tahu anggaran itu boleh langsung diteruskan atau tender ulang," kata Basuki.

Sebelumnya, politisi Demokrat itu menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

Dia mendesak Pemprov DKI untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian, baru memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit proyek itu.

Proyek pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang terdiri dari tiga paket, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur. 

Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.