TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, persoalan pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan menggunakan Indonesia Cash Basic Groups (INA CBG's) bukanlah tanggung jawab sepenuhnya Pemprov DKI Jakarta untuk membereskan.

"Itu tugasnya nanti Kemenkes, rumah sakit, dengan kami," ujar Joko Widodo di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).

Pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini juga menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi sekarang bukan pada program KJS, namun terkait sistem pembayaran INA CBG's tersebut yang tidak merata di setiap rumah sakit.

Orang nomor satu DKI Jakarta ini menjelaskan ketidaksamarataan itu yakni mengenai biaya layanan kesehatan, seperti cuci darah yang harganya bervariasi di setiap rumah sakit.

"Contoh kedua, tindakan medis. Misalnya sakit perut ada yang diputuskan dioperasi, ada dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS nya," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi terancam diimpeachment oleh anggota dewan lantaran persoalan KJS tak kunjung selesai. Dewan telah mengumpulkan hak interpelasilebih dari 30 suara.

Padahal, INA CBG's tersebut merupakan program pembayaran yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Sebab, KJS ini akan menjadi pilot project penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).