Jokowi Tidak Ingin Ada Agenda Politik Dibalik Penolakan KJS
Kartu Jakarta Sehat (KJS) program Joko Widodo kini menjadi masalah. Kini permasalahan tersebut bergulir ke meja
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kartu Jakarta Sehat (KJS) program Joko Widodo kini menjadi masalah. Kini permasalahan tersebut bergulir ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hingga muncul pernyataan Impeachment atau pemakzulan Gubernur oleh DPRD DKI.
Karena disinyalir banyak upaya ingin mengagalkan program KJS, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta kepada pihak-pihak tertentu agar tidak mengganggu jalannya program KJS.
"Jangan sampai mencoba untuk mengganggu, membuat seolah-olah mempersepsikan KJS itu gagal," ujar Joko Widodo di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (24/5/2013).
Bahkan, orang nomor satu di DKI Jakarta ini menduga adanya upaya politis untuk mencoba mempersepsikan bahwa KJS gagal diterapkan di Jakarta.
"Jangan sampai ada yang ganggu-ganggu entah dengan cara politis, entah dengan cara-cara nonpolitis," ucap Joko Widodo.
Selebihnya, pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan bahwa pelaksanaan KJS sebagai layanan kesehatan bagi warga DKI sudah berjalan dengan lancar dan warga sangat memerlukan KJS.
"Tidak. Saya sampaikan sekali lagi tidak. Buktinya disini. Masyarakat butuh, perlu. Sehingga ini perlu, kita tunjukkan bahwa masyarakat perlu," kata Jokowi.
