TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan sikap perlawanan terhadap DPRD DKI Jakarta atas upaya pemakzulan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Perindo melihat upaya DPRD ini sebagai aksi gelap mata anggota DPRD yang terganggu dengan kehadiran Jokowi di Ibu kota.

“Kami melihat kehadiran Jokowi membatasi gerak oknum-oknum DPRD yang suka bermain-main dengan kebijakan dan anggaran," kata Andi Saiful Haq, Wakil Ketua Umum Perindo, dalam keterangan persnya, Jumat (24/5/2013).

Dia menambahkan seharusnya DPRD mendukung kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil. Bukan sibuk memikirkan bagaimana menyingkirkan Jokowi.

Selain itu memanfaatkan dan menggerakan korban penggusuran untuk menyingkirkan Jokowi adalah tindakan pengecut yang harus dilawan. "Ini sudah melampaui batas dan kami akan mengadakan perlawanan terhadap upaya-upaya semacam ini,” kata Saiful.

Berikut ini lima pernyataan sikap Perindo:

1. PERINDO menolak dan melawan upaya pemakzulan Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta. Karena ini adalah upaya penggunaan kekuasaan untuk mendongkel pemimpin yang kita pilih dengan cinta, dengan alasan yang tidak jelas.

2. Menyerukan ke seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang anti kepentingan rakyat banyak. Perindo akan segera menggelar aksi massa untuk menghadang rencana jahat tersebut.

3. Ini wajah politik Jakarta hari ini. Oknum-oknum DPRD DKI Jakarta kini melakukan persekutuan jahat untuk menghentikan program Pro Rakyat. Mereka sangat sigap dalam menghadang program-program pro warga. Sementara sangat tumpul jika berhadapan dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Maka kami menyatakan, siapa pun anggota DPRD DKI Jakarta yang bertanda tangan dan terlibat dalam upaya pemakzulan tersebut wajib untuk diberhentikan oleh partai politik yang mengusungnya. Atau, kami akan melihat ini sebagai sikap partai politik yang ikut serta mendongkel Jokowi

4. Kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih partai politik, anggota DPRD maupun wakil-wakil rakyat lain, yang terlibat dalam upaya pemakzulan ini.

5.Kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta yang terhormat dan bermartabat, untuk turun ke jalan, menolak dan melawan upaya pemakzulan ini. Atau, kita akan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada parta-partai yang tidaklagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak.