TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Arief Poyuono, salah satu Ketua DPP Partai Gerindra, mengatakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang digagas Partai Demokrat dan Golkar ,PKS ,PAN,PPP,PKB merupakan hal yang aneh dan lucu serta tidak mendasar.

Arief menegaskan, dari 16 rumah sakit swasta  yang mengundurkan hanya karena alasan klaim yang dibayarkan untuk pasienyang menggunakan Kartu Jakarta Sehat  (KJS)  terlalu kecil jumlah, tidak sesuai pertanggungan yang ditanggung, sah-sah saja.  Justru, katanya, dengan adanya KJS yang  dijalankan Jokowi dan Ahok ketika dicalonkan oleh Partai Gerindra, termasuk, komitmennya kepada Prabowo Subianto adalah untuk memperhatikan rakyat miskin yang tidak mampu berobat.

"Program KJS sebaiknya tidak perlu dipolitisasi apalagi sampai interpelasi. Sebab tujuan KJS itu mulia dan untuk orang miskin. Memang banyak yang dirugikan dengan adanya program KJS karena rumah sakit provider KJS dan dinas kesehatan DKI tidak bisa lagi melakukan mark up biaya klaim rumah sakit untuk pasien yang mengunakan Gakin," kata Arif kepada Tribun, Sabtu (25/5/2013). 

"Sehingga Rumah sakit yang biasanya bisa setor kepada pejabat  pemda DKI khususnya dinas kesehatan, sudah tidak bisa lagi.Akibatnya setoran ke anggota dewan jadi tidak ada juga., Kami Gerindra menghormati langkah anggota dewan DKI jakarta melakukan hak interpelasi karena itu hak mereka ,dan saya selaku Ketua DPP Gerindra meminta fraksi Gerindra untuk menolak dan melawan interpelasi yang akan dilakukan anggota dewan diluar Gerindra," tegasnya. 

Jika akibat interpelasi DPRD program KJS dihentikan, lanjut Arief,  maka yang akan dibuat susah adalah rakyat tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Dan rakyat, katanya lagi,  makin tahu kalau program KJS yang dititipkan ke Jokowi dan Ahok oleh Gerindra  terhenti oleh parpol parpol yang tidak pro rakyat yang ada di DPRD DKI.